JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa badan kesehatan dunia (WHO) telah mengeluarkan rilis varian Covid-19 omicron berkaitan dengan HIV. Dengan adanya varian baru yang potensi penularannya besar, pemerintah Indonesia mengetatkan pintu masuk negara. Senin (29/11) Nadia menyatakan bahwa Afrika Selatan melaporkan adanya varian omicron ini. ”Dari breefing WHO, yang kita tahu Afrika Selatan banyak orang dengan HIV/AIDS (ODHA),” ungkapnya. Kasus baru ini dilaporkan, pertama didapatkan pada ODHA.
ODHA rentan tertular. Baik yang sudah vaksinasi Covid-19 maupun yang belum. ”Ini hampir sama dengan varian beta,” ujar Nadia. Varian beta juga berasal dari Afrika Selatan. Mutasi dari varian betas dapat kebal dari efikasi vaksin. Pemerintah telah melarang warga negara asing dari negara yang terdapat omicron berkunjung ke Indonesia. Sementara warga negara Indonesia yang dari negara tersebut harus karantina lebih lama. Menurut Nadia dengan cara ini sudah mampu mengantisipasi varian anyar itu masuk.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkumham), memperbarui peraturan pembatasan orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menyampaikan bahwa, aturan tersebut mulai berlaku efektif mulai hari ini (30/11). ”Ditjen Imigrasi bakal menolak masuk orang asing yang sempat singgah atau tinggal di wilayah Afrika Selatan, Botswana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, Lesotho, dan Hongkong dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia,” terang dia kemarin.
Aturan baru itu dibuat lantaran Ditjen Imigrasi melihat kemungkinan sudah ada WNA yang terbang dan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia sebelum pengumuman dilakukan. ”Sehingga dikasih waktu 1 x 24 jam sejak keputusan satgas terbaru,” ungkap Angga. Kepada para tersebut, dia menyatakan bahwa treatment karantina yang diberlakukan bakal merujuk pada aturan dari Satgas Covid-19. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan aturan itu, sambung dia, pihaknya siap menerima pertanyaan melalui laman resmi Ditjen Imigrasi.
Sementara itu, Menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 23 tahun 2021 tentang ancaman VOC Omicron, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk Internasional baik melalui udara, darat maupun laut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, penyesuaian ini merupakan langkah antisipatif Kemenhub untuk mencegah masuknya varian baru B.1.1.529 atau Omicron ke Indonesia. ”Kami perketat penerapan protokol kesehatan di simpul-simpul transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” kata Menhub kemarin.
SE Kemenhub Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional yang akan terbit hari ini, merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dan SE Kemenkumham Nomor IMI-0269.GR.01.01 tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19. SE diterbit kemarin (29/11).
Beberapa kebijakan pengetatan meliputi menutup/melarang sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan kunjungan ke 11 negara meliputi Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong dalam 14 hari terakhir.
Sementara untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan kembali ke tanah air tapi memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara tersebut, wajib melakukan karantina selama 14x24 jam.
Tidak hanya pelaku perjalanan internasional dari 11 negara tersebut, WNA atau WNI lain pelaku perjalanan internasional selain dari 11 negara tersebut juga diperketat masuknya. Sebelumnya, merekadiwajibkan menjalani karantina selama 3x24 jam. Namun sekarang diperketat menjadi 7x24 jam.
Budi juga menginstruksikan kepada semua operator sarana dan prasarana transporasi untuk segera menyesuaikan, menerapkan, dan juga mengawasi pelaksanaan dari SE Kemenhub ini di lapangan.
“Kami akan terus mencermati perkembangan dinamika di lapangan dan akan berkoordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait yakni Satgas Covid-19, Kemenkes, Kemenkumham, TNI/Polri, serta unsur terkait lainnya,” jelas Kemenhub.
Legislator mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya memperketat perbatasan atau pintu masuk. Melainkan juga mengevaluasi protokol kesehatan di dalam negeri. Khususnya penerapan karantina dan PPKM. "Kalau lonjakan tinggi, kita tidak bisa hindari tentu masa karantina WNI dan WNA dari luar negeri harus ditambah sesuai protokol," jelas Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Terkait kebijakan pengetatan, dalam hal ini PPKM, politisi Gerindra tersebut menyatakan yakin pemerintah sudah menyiapkan kebijakan atau skenario untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Meski sudah menutup pintu masuk dari sebelas negara, Dasco mendorong juga agar pemerintah mengevaluasi prokes dan PPKM.
"Ya kita akan tunggu hasil kajian pemerintah yang karena kasus varian baru sementara PPKM berakhir. Tentunya pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang terbaik bagi rakyatnya," lanjut Dasco. Apalagi setelah ini musim liburan, sehingga pemerintah harus semakin waspada.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah segera mempertimbangkan penutupan akses kedatangan warga negara asing, baik di pintu masuk bandara, pelabuhan maupun perbatasan negara.
Gus Muhaimin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar menilai, penutupan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi varian baru Covid-19 yang mulai merebak di berbagai negara di bagian selatan Afrika serta varian lainnya. “Saya kira perlu dipertimbangkan (penutupan akses kedatangan WNA). Kita lihat Sejumlah negara mulai menutup akses, terutama dari negara-negara di Afrika Selatan,” katanya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, upaya pemerintah memperketat akses kedatangan pelancong internasional ke Indonesia belum cukup jika melihat lonjakan-lonjakan kasus sebelumnya.
Menurutnya, Indonesia sudah dua kali mengalami lonjakan kasus dan itu karena dibawa WNA atau WNI yang baru balik dari luar negeri. "Saya kira ini pelajaran, jangan sampai ada anggapan imported cases berisiko kecil, justru membahayakan dan kian memperberat penanganan pandemi,” tutur Gus Muhaimin.
Di sisi lain, politisi asal Jombang itu mendukung keputusan pemerintah menambah masa karantina bagi WNA dan WNI yang datang dari luar negeri dari tiga hari menjadi tujuh hari, dan 14 hari bagi mereka yang datang dari 10 negara poin A, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong.
Dia juga mendukung penuh pemerintah menerapkan PPKM Level 3 dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kebijakan itu dinilinya sebagai langkah antisipatif melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, terutama saat libur Nataru.“Pokoknya jangan sampai menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik saat libur Nataru. Akibatnya akan berdampak buruk bukan dari sisi kesehatan saja tapi perekonomian jadi tidak berjalan,” tegasnya.
Gus Muhaimin juga mendorong pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity. Di samping itu, dia mengimbau masyarakat tidak memilah-milah jenis vaksin karena semua jenis vaksin yang disediakan pemerintah adalah vaksin terbaik. Jika masyarakat peduli dan disiplin protokol kesehatan, maka Covid-19bisa dicegah dan tidak terjadi gelombang ketiga. (deb/lum/syn/tau/lyn)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!