KPU Isyarat Jadwal Pemilu Sudah Klir, Surati Dewan, Minta RDP Pekan Depan

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya telah melanjutkan pembahasan sekaligus penyerapan aspirasi bersama berbagai kalangan. Hasilnya dinilai positif.

“Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan oleh KPU 21 Februari 2024 merupakan pilihan paling tepat,'' ujarnya, Selasa (30/11).

Atas dasar itu, pihaknya mengapresiasi sikap berbagai pihak yang tetap menghormati kelembagaan KPU. Sebagaimana ketentuan Pasal 167 Ayat (2) dan Pasal 347 Ayat (2), penetapan jadwal pemilu sepenuhnya adalah kewenangan mutlak penyelenggara.

Untuk itu, kemarin KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Yakni untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Surat tersebut sudah diterima staf Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam surat itu, KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada Selasa (7/12) depan. Jika tidak, RDP bisa digelar sebelum memasuki masa reses. ''Kami menyesuaikan dengan agenda Kemendagri dan Komisi II DPR,'' imbuhnya.

Meski cukup optimistis, Pram belum bisa memastikan apakah ketok tanggal itu akan dilakukan pada RDP nanti. Namun dia berharap prosesnya berjalan lancar. ''Saya bukan peramal. Jadi tidak tahu apa yang terjadi nanti. Harapannya tentu semua berjalan smooth,'' tegasnya.

Di sisi lain, dewan juga menginginkan agar hari H pemilu bisa segera ditetapkan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan tengah mengupayakan agar jadwal Pemilu 2024 bisa diputus dalam waktu dekat. ''Saya kira kalau bicara deadline, paling nggak pas sidang awal tahun itulah paling lama harus sudah selesai,'' jelas Doli.  

Menurut dia, idealnya jadwal tahapan pemilu sudah dipastikan beberapa bulan sebelum dimulai. Tahapan itu rencananya start pada Juni 2022. ''Jangan (molor). Kita harus putuskan,'' tegas wakil ketua umum Partai Golkar tersebut.  

Doli meyakini DPR, penyelenggara pemilu, serta pemerintah, masih memiliki waktu untuk memutuskan. Namun, dia berharap prosesnya tidak terlalu berlarut-larut. Doli juga menampik isu molornya penetapan tanggal pemilu itu disebabkan proses pergantian komisioner KPU.

"Saya kira nggak ada hubungannya dengan itu. Karena siapa pun nanti yang akan jadi penyelenggara akan melaksanakan amanat UU," lanjutnya.    

PPP pun menilai tanggal pelaksanaan yang diusulkan KPU adalah yang paling ideal. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan bahwa partainya cenderung mendengarkan apa yang disampaikan oleh KPU. "Karena memang secara konstitusional, penyelenggara pemilu itu KPU," katanya.  

Arsul meyakini KPU sudah menghitung berbagai aspek terkait jadwal pemilu. Seperti kesiapan logistik dan penyelenggara di sepanjang tahapan serta mempertimbangkan kemungkinan sengketa pasca-pemungutan suara. "Jadi, PPP ingin yang nanti difinalkan adalah yang di-propose oleh KPU itu tanggal berapa," lanjut Arsul. (far/deb/bay/jpg/dwi/k16)