KPU Simulasi Format Satu Surat Suara, Bawaslu Ingatkan Potensi Problem Bagi Pemilih Pindahan

Ada satu desain surat suara yang kemarin benar-benar baru. Yakni satu surat suara menggabungkan lima jenis pemilihan sekaligus. Satu lagi adalah yang format desain tiga surat suara. Model ini pernah disimulasi di Manado.

Untuk format satu surat suara, karena mencakup jumlah pemilihan yang banyak, ada sejumlah kolom yang dipangkas. Sebut saja, nama-nama calon legislatif DPR, DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota tidak disertakan masuk. Sebagai gantinya, nama-nama caleg itu dipampang pada dinding bilik suara. Di situ, pemilih cukup mencoblos logo partai dan nomor urut caleg, sesuai informasi yang tertera pada bilik.

Komisoner KPU RI Arief Budiman mengatakan, dari enam model jenis suara yang dikaji, pihaknya sudah mengerucut pada tiga model. Yakni model satu surat suara, dua surat suara dan tiga surat suara. Jika di Manado menguji model dua surat suara dan tiga surat suara, di Bali KPU menguji model satu dan tiga surat suara.

Selain Manado dan Bali, KPU akan menggelar simulasi ketiga di Sumatera Utara. Hasil dari rangkaian simulasi tersebut yang nantinya akan dievaluasi. Kemudian ditetapkan mana yang paling mungkin diterapkan. ''Itu lah yang nanti akan kita ajukan ke berbagai pihak,'' ujarnya dalam siaran virtual.

Arief melanjutkan, perubahan desain surat suara tidak bisa diputuskan sepihak oleh KPU. Mengingat untuk pemberlakuannya membutuhkan perubahan terhadap undang-undang Pemilu. Sehingga secara otomatis harus ada persetujuan pemerintah dan DPR. Selain itu, lanjut dia, jika melihat sisa waktu yang ada, bisa saja kepastian terkait desain surat suara yang dipilih akan melibatkan para komisioner KPU yang baru. ''Mudah-mudahan temen KPU baru nanti bisa menemukan formula tepat,'' imbuhnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengapresiasi inisiatif KPU membuat inovasi desain surat suara baru. Harapannya, desain baru itu bisa memudahkan. Bukan hanya bagi pemilih, namun juga meringankan kerja penyelenggara. Meski demikian, Fritz memberikan catatan. Pertama secara substansi, dia menilai surat suara model gabungan berpotensi memunculkan masalah. Terutama bagi pemilih pindahan luar kota. Pasalnya, lanjut Fritz, pemilih tersebut akan mendapatkan daftar caleg DPRD yang tidak sesuai KTP-nya. ''Sehingga orang yang tidak berhak memilih dapat memilih,'' ujarnya. Persoalan itu harus dicarikan solusinya.

Kemudian dari aspek teknis, Fritz usul agar desain bilik suara diperluas. Sebab format surat suara gabungan memiliki ukuran yang lebih besar. Kendala yang sama juga terjadi saat memasukkannya ke kotak suara. ''Saat kita memasukkan surat suara ke kotak suara agak kesulitan karena surat suara lebih besar dari lubangnya,'' pungkasnya. (far/bay)