PALU - Pengurus Komisariat Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Universitas Tadulako (UNTAD), menanggapi dugaan pelecehan seksual secara verbal oleh oknum kepolisian Polda Sulteng kepada seorang mahasiswi Untad.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua PK LS-ADI UNTAD, Moh Sabil, saat dijumpai di Sekretariat LS-ADI, Jumat (10/12). Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa institusi Polda Sulteng harus segera mengusut tuntas kasus tersebut. “Melalui ini kami meminta Kapolda untuk segera mengusut tuntas kebenaran informasi tersebut,” ucap Sabil.
Menurutnya, hal yang terjadi kepada mahasiswi Untad merupakan salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kejadian itu juga kata dia sudah tersebar melalui postingan korban. “Dimana beredar curhatan seorang mahasiswi Untad, yang menyatakan sudah tiga kali coba diajak tidur oleh pemilik kos yang merupakan oknum polisi. Jika benar, ini sudah masuk dalam pelecehan seksual secara verbal,” terangnya.
Mengingat beberapa waktu belakangan ini marak terjadinya kasus serupa, yang melibatkan oknum kepolisian sebagai pelakunya. “Kejadian seperti ini marak terjadi dan tidak sedikit menyeret oknum anggota kepolisian, seperti kejadian beberapa bulan lalu di Parigi dimana seorang Kapolsek yang melakukannya,” tuturnya.
Dalam hal ini LS-ADI Komisariat UNTAD, juga melakukan pengawalan kepada korban kasus pelecehan. Apalagi melihat chatingan yang ada, bahwa oknum kepolisian tersebut sedang dalam keadaan mabuk berat dan mengajak korban. Hal ini tentunya sangat mencoreng institusi kepolisian yang harusnya menjadi pengayom masyarakat.
“Menanggapi korban yang takut untuk melapor karena hanya akan berujung sia-sia, kami akan menghubungi korban dan siap mengawal kasus ini,” tambahnya.
Sabil juga menerangkan, bahwa kasus ini telah mencederai institusi kepolisian. Dia berharap ada tindakan cepat, tegas dan terukur harus segera dilakukan, agar tidak ada ruang bebas bagi oknum tersebut.
“Siapapun dia jangan pandang bulu, apalagi yang melakukan ini adalah pengayom rakyat yang harusnya melindungi rakyat. Ini jelas adalah pelanggaran terhadap HAM, kami prihatin dan sangat mengecam kejadian ini,” lanjutnya.
Di akhir penyampaiannya, jika tidak ada keseriusan dari Polda maka PK LS-ADI UNTAD siap mengibarkan bendera di depan Polda Sulteng. “Saya sampaikan, jika tidak ada keseriusan penanganan kasus ini kami dari LS-ADI Komisariat UNTAD akan turun, angkat bendera di depan kantor Polda Sulteng,” tegasnya.(*/win)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!