JAKARTA - Langkah DPR RI mengubah norma syarat pembentukan panitia khusus (pansus) dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) menuai kritik. Pasalnya, perubahan tatib itu disinyalir semata-mata dilakukan demi melegitimasi pelanggaran penyusunan pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN).
Untuk diketahui, pada rapat paripurna DPR Selasa (7/12) pekan lalu, pimpinan DPR menetapkan anggota pansus RUU IKN sebanyak 56 orang. Jumlah itu melampaui ketentuan tatib, yang membatasi anggota pansus tak lebih dari 30 orang. Nah, esoknya pada Rabu (8/12), dewan memutuskan perubahan peraturan tatib untuk menyesuaikan hasil paripurna itu.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, akrobatik yang dilakukan DPR tidak bisa dibenarkan. ''Oleh DPR mungkin terlihat sederhana tapi sebenarnya ini fatal,'' ujarnya dalam diskusi virtual, (13/12).
Dia menambahkan, sebagai pembentuk UU, semestinya DPR taat aturan. Tidak elok jika aturan diubah untuk menutupi pelanggaran. Perilaku tersebut, juga bisa menjadi preseden buruk. ''Setelah melanggar dengan gampang menjustifikasi peraturan yang sudah dilanggar itu,'' imbuhnya.
Peneliti Nara Integrita Fahmy Badoh menambahkan, keinginan DPR menambah anggota pansus sebetulnya sah-sah saja. Mungkin, karena pembahasan RUU IKN mencakup aspek yang luas dan lintas sektoral, maka membutuhkan tim yang besar. Hanya saja, kalaupun ingin perubahan, maka semestinya perubahan tatib diputus duluan. Yakni sebelum pengambilan keputusan di paripurna dan bukan sebaliknya. "Kalau seperti ini terlihat sangat terburu-buru," imbuhnya.
Persoalan tersebut, bukan hal yang sepele. Bahkan jika ada pihak yang melaporkan ke Mahkamah kehormatan Dewan (MKD), itu bisa jadi temuan yang serius. ''Pelanggaran atas tatib itu pelanggaran etik,'' tuturnya. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota pansus IKN sebetulnya sudah sesuai tatib. Yakni berjumlah 30 orang. Empat diantaranya merupakan pimpinan pansus. ''Itu sudah kita tetapkan pada tanggal 9 Desember,'' ujarnya kepada Jawa Pos.
Terkait 56 orang yang sempat ditetapkan dalam rapat paripurna 7 Desember, dia menyebut tidak semuanya berstatus anggota pansus. 26 di antaranya hanya berstatus cadangan, bila sewaktu-waktu partai melakukan pergantian. ''Karena buat pengganti, kalau diganti harus di paripurnakan,'' imbuhnya. Atas dasar itu, pihaknya menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar. (far/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!