UU HKPD Permudah Daerah Berutang, Fungsi Kontrol Pusat Musti Diperkuat
JAKARTA - Akses pembiayaan pemerintah daerah (Pemda) termasuk utang terus diperluas. Selain utang kepada pemerintah pusat dan pihak ketiga, pemda juga bisa menerbitkan sukuk atau obligasi daerah. Hal itu menjadi salah satu norma yang diatur dalam undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang baru saja disahkan. Norma terkait hal itu di atur dalam beberapa pasal. Mulai dari pasal 157 hingga 162 UU HKPD. Pasal-pasal itu mengatur kriteria penerbitan sukuk, objek pembiayaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban.
Secara garis besar disebutkan, pemda dapat menerbitkan sukuk atau obligasi untuk pembiayaan bangunan infrastruktur, portofolio utang hingga penyertaan modal BUMD. Dalam hal penerbitannya, daerah harus mendapatkan persetujuan dari pusat.
Nantinya, pembayaran atas kewajiban utang daerah harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD). Dan dalam hal daerah tidak bisa membayar kewajiban pinjaman, maka pusat dapat melakukan pemotongan dana transfer daerah sebagai gantinya.
Menyikapi norma baru tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan, pinjaman ataupun utang merupakan hal yang sah dan wajar dilakukan. Terlebih jika ada kebutuhan pembiayaan yang sifatnya strategis.
Hanya saja, lanjut dia, utang yang dilakukan pemda harus dipastikan aspek kecermatannya. Baik dari aspek manfaat maupun kekuatan finansialnya ke depan untuk melunasi. ''Yang perlu dipertimbangkan adalah daya dukung terhadap pemda untuk membayar ke depan,'' ujarnya dalam konferensi pers merespons UU HKPD (13/12). Ketika pusat mempermudah akses daerah berutang, pria yang akrab disapa Arman itu menyebut fungsi kontrol juga harus diperkuat. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimiliki pusat harus dijalankan secara optimal. Jangan sampai, pinjaman yang diluar kemampuan daerah disetujui pusat. ''Jangan sampai itu nanti membebani daerah dalam proses membayar hutang-hutang tersebut,'' imbuhnya.
Untuk itu, Arman menilai peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengkaji setiap permohonan utang daerah sangat krusial. ''Kita lihat Kementerian Keuangan terutama, punya peran strategis dalam memberi review terhadap perencanaan hutang daerah,'' tegasnya.
Sementara itu, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Fatoni belum bisa berkomentar terkait norma baru dalam UU HKPD tersebut. Pasalnya, aturan masih harus di bahas lebih lanjut dalam peraturan turunan. ''Coba tanya ke Kemenkeu dulu,'' ujarnya. (far/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!