Harga Minyak Goreng, Telor, dan Cabai Melonjak, Indikasi Rapuhnya Kedaulatan Pangan Indonesia

Harga minyak goreng rata-rata dibanderol Rp 20.050 per liter. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang direkomendasikan pemerintah adalah Rp 12.500 per liter. Untuk telur ayam ras, harga rata-rata nyaris menyentuh Rp 30.000 per kilogram. Bahkan, di beberapa daerah di Indonesia Timur, harganya sudah melebihi Rp 30.000 per kilogram. Pada kondisi normal, harganya hanya sekitar Rp 24.000 per kilogram.

Harga cabai bergerak tak kalah liar. Cabai rawit merah menyentuh Rp 81.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau rata-rata Rp 57.500 per kilogram. Bahkan, di sejumlah pasar tradisional, harganya mencapai Rp 100.000 per kilogram.

DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyayangkan lonjakan yang cukup tinggi itu. Dalam catatan Ikappi, kenaikan harga yang tidak wajar itu baru pertama kali terjadi. ”Kami tidak menduga kenaikan harga pangan yang relatif panjang dan tinggi ini terjadi di akhir tahun 2021,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan, (27/12).

Untuk minyak goreng, terang dia, harganya naik karena harga CPO dunia juga melonjak. ”Kami berharap, pemerintah mengantisipasi dan melakukan upaya lanjutan sehingga tahun 2022 minyak goreng segera turun harganya,” urai dia.

Sedangkan mengenai cabai rawit merah, Reynaldi menyebutkan, kenaikannya rutin terjadi di akhir tahun. Terdapat dua faktor yang membuat harganya naik cukup tinggi. Pertama, faktor cuaca. Kedua, persediaan dan permintaan yang tidak seimbang. ”Kami berharap, ke depan ada grand design pangan, strategi pangan untuk cabai rawit merah agar wilayah-wilayah produksi cabai rawit merah bisa diperbanyak,’’ katanya. Dengan cara itu, kenaikan harga tersebut bisa ditekan. ’’Tahun lalu harganya sudah Rp 100.000 per kg, kali ini terjadi lagi,” keluh Reynaldi.

Sementara itu, khusus soal kenaikan harga telur, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjelaskan, kenaikan dipicu oleh harga pakan yang masih tinggi. Kondisi ini diikuti dengan permintaan yang meningkat menjelang akhir tahun. ”Pertengahan Januari mudah-mudahan kembali normal,” harap Oke.

Dia menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan banyak intervensi. Sebab, kenaikan harga jual telur menjadi momentum bagi peternak ayam atau petelur untuk memulihkan pemasukan setelah beberapa bulan terakhir menelan kerugian besar karena harga sempat anjlok. ”Kita ketahui bersama selama empat bulan terakhir harga jual di peternak rendah karena permintaan turun, di sisi lain harga pakan relatif tinggi. Ini jadi momentum peternak untuk mengembalikan pemasukan setelah lama merugi,” katanya.

Oke yakin tren harga telur di level Rp 30.000 per kilogram tidak akan berlangsung lama. Dia mengatakan, upaya penyediaan pakan terjangkau telah ditempuh melalui penugasan pada Perum Bulog untuk menyerap 30.000 ton jagung lokal. ”Stok jagung Bulog diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dalam beberapa waktu ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B  Najamudin ikut menyoroti fenomena kenaikan kebutuhan pokok jelang tahun baru. Menurut dia, melambungnya harga merupakan indikasi rapuhnya kedaulatan pangan Indonesia. Sultan mengatakan, sebagai negara tropis yang subur, Indonesia tentu memiliki semua alasan untuk terbebas dari ketidakstabilan harga pangan. "Namun, karena persoalan mendasar ini diserahkan ke mekanisme pasar bebas, kita terpaksa harus terbiasa dengan inflasi pangan setiap tahunnya," ujar dia.

Ancaman inflasi telah menekan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok kelas menengah-bawah. Dampaknya akan semakin berat terasa oleh masyarakat di daerah dan desa. Menurut dia, grafik inflasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun harus dikendalikan. Caranya dengan pendekatan strategi produksi dan pasar yang lebih sistematis serta berkelanjutan. Operasi pasar, menurut dia, tidak akan bisa meng-cover semua daerah. Selain itu, tidak bisa diandalkan untuk kepentingan jangka panjang.

Karena itu, instrumen logistik seperti Badan Pangan yang telah dibentuk harus segera menyiapkan langkah-langkah strategis dan fundamental. "Kami ingin sistem manajemen pangan dilakukan secara terstruktur dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Mekanisme pasar, tambah Sultan, harus berada dalam kendali negara. Menurut dia, percuma memiliki lembaga pangan berikut instrumen hukumnya jika stabilitas harga sembako masih berpolemik dan menjadi penyebab utama inflasi.

Indonesia membutuhkan sistem pangan yang kuat dan berdaulat. "Daerah otonom diharapkan menjadi penyeimbang hegemoni pasar dalam mengendalikan harga pangan dengan kebijakan yang sistematis," urainya.

Lanjut Sultan, DPD mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam menghadapi fenomena inflasi di masa depan. (agf/lum/oni/jpg/dwi/k8)