JAKARTA - Ketua Komisi National Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menegaskan revisi undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus sesuai dengan norma dan prinsip HAM. Sebab hingga saat ini, penerapan UU ITE di Indonesia masih bersengkarut dengan persoalan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.
Damanik menyampaikan bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Untuk itu, dia berharap besar revisi UU ITE turut berpedoman pada SNP tersebut. ''SNP itulah yang kami harapkan menjadi acuan dalam revisi UU ITE,'' terangnya dalam catatan akhir tahun Komnas HAM (28/12).
Komnas HAM memberi apresiasi lantaran pemerintah telah memberi amnesti terhadap korban UU ITE seperti Baiq Nuril dan Saiful Mahdi. Namun demikian, mereka menilai tetap harus ada aturan yang tegas. Komnas HAM berharap tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban UU ITE. Damanik menyebut, Baiq Nuril dan Saiful Mahdi hanya dua sampel. Tidak menutup kemungkinan masih ada korban UU ITE lainnya. Karena itu, pihaknya terus mendorong agar revisi UU ITE dilaksanakan secara menyeluruh. ”Yang paling baik adalah adanya revisi total atas UU ITE dengan mengacu diantaranya pada SNP yang telah disusun oleh Komnas HAM,” beber Damanik.
Lebih lanjut, Komnas HAM juga mengikuti perkembangan isu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Menurut dia, RUU tersebut juga penting. ''Komnas HAM juga mendesak pembahasan atas RUU tentang Perlindungan Data Pribadi supaya transparan dan partisipatif,'' jelasnya. (syn/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!