Wali Kota Bekasi Terima Suap ‘Sumbangan Masjid’ Miliaran Rupiah
JAKARTA – Walikota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (6/1). Politisi Partai Golkar itu disangka menerima suap berkaitan dengan belanja modal ganti rugi tanah dan pungutan terkait jabatan. Dalam perkara itu, KPK mengamankan barang bukti sebesar Rp 5 miliar berbentu uang tunai dan saldo.
Dalam perkara itu KPK menetapkan delapan orang lain sebagai tersangka. Lima orang disangka menerima suap. Yakni, selain Pepen ada pula M. Bunyamin (sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu); Mulyadi (lurah Jatisari); Wahyudin (camat Jatisampurna); dan Jumhana Lutfi (kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan).
Sementara itu, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka pemberi suap. Yakni Ali Amril (direktur PT MAM Energindo); Lai Bun Min alias Anen (pihak swasta); Suryadi (direktur PT Kota Bintang Rayatri); dan Makhfud Saifudin (camat Rawalumbu). Untuk kebutuhan penyidikan, sembilan tersangka tersebut langsung ditahan untuk 20 hari ke depan.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan secara umum ada dua perkara berbeda yang diungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu. Pertama yaitu kasus suap terkait belanja modal ganti rugi tanah. Pada penetapan APBD-P (Perubahan) 2021, Pemkot Bekasi mengalokasikan Rp 286,5 miliar untuk belanja tersebut. Uang itu digunakan untuk beberapa pembebasan lahan.
Lahan itu di antaranya diperuntukkan pembangunan sekolah di Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar; pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar; pembebasan lahan Polder Air Kranji Rp 21,8 miliar; dan untuk melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama Rp 15 miliar.
Pepen diduga menetapkan lokasi tanah yang akan dibeli menggunakan uang negara tersebut. Walikota dua periode itu juga diduga memilih langsung pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan tersebut. Termasuk meminta agar kontrak pekerjaan proyek yang telah ditetapkan itu tidak diputus di tengah jalan.
”Tersangka RE (Rahmat Effendi, Red) diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi,” kata Filri dalam konferensi pers di gedung KPK, kemarin. Yang menarik, kata Firli, Pepen ditengarai menggunakan kode ‘sumbangan masjid’ sebagai pengganti duit suap tersebut.
Terkait suap ganti rugi lahan itu, para pihak swasta ditengarai telah menyerahkan uang sejumlah Rp 4 miliar dan Rp 3 miliar kepada Pepen melalui perantara. ‘Sumbangan masjid’ itu kemudian di alirkan ke salah satu masjid yang berada di bawah naungan yayasan milik keluarga Pepen.
Selain kasus tersebut, Pepen ditengarai juga menerima sejumlah uang pungutan dari beberapa pegawai Pemkot Bekasi. Uang itu merupakan konsekuensi dari jabatan yang diemban pegawai tersebut. ”Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE (Pepen) yang dikelola oleh MY (Mulyadi, Red),” kata Firli.
Saat OTT, KPK mengamankan uang Rp 600 juta tunai yang ditengarai sisa dari pungutan jabatan tersebut. Firli menambahkan, Pepen diduga juga menerima uang Rp 30 juta dari Ali Amril (pihak swasta) melalui Bunyamin. ”Itu terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi,” imbuh Firli.
Pepen dkk disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Ali Amril dkk disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!