JAKARTA – Penolakan terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) masih muncul di internal dewan. Dari sembilan fraksi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) masih kukuh menolak substansi draf RUU TPKS saat ini.
Anggota DPR RI dari FPKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, penolakan itu memiliki dasar. PKS menilai substansi yang diatur masih memiliki sejumlah kekurangan. Mengingat RUU tersebut hanya mengatur kekerasan seksual, tapi tidak mencakup kebebasan serta penyimpangan seks. ”Jadi, bahasanya kami menolak jika tidak mengatur keduanya,” ujar dia dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate (13/1).
Kurniasih menjelaskan, selain kekerasan, kebebasan dan penyimpangan seks perlu juga diatur. Berdasar kajian yang dilakukan PKS, dua perilaku tersebut berkontribusi pada persoalan lain. Misalnya persebaran penyakit HIV/AIDS hingga maraknya kasus kehamilan yang tidak dikehendaki.
Dari data yang dimiliki, kata Kurniasih, salah satu penyebab terbesar HIV/AIDS adalah dua hal tersebut. Pun sama halnya dengan kasus kehamilan tidak dikehendaki, 25 persen kasusnya merupakan kehamilan di luar pernikahan. ”Ini yang mendasari kenapa kami berharap ditambahkan pasal ini (penyimpangan dan kebebasan, Red),” tegas dia. Opsi lain yang ditawarkan PKS adalah RUU TPKS bisa segera disahkan dengan catatan dua norma itu diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Sementara itu, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) Naila Rizqi menilai sikap FPKS yang terlalu memaksakan. Diusulkannya norma kebebasan dan penyimpangan seksual dalam RUU TPKS dipandang tidak tepat. Sebab, secara norma, hal itu berbeda dengan RUU TPKS yang fokus pada kekerasan seksual. ”Salah alamat kalau disalurkan ke RUU TPKS,” cetusnya.
Lagi pula, imbuh Naila, jika zina masuk pidana, hal tersebut berimplikasi terhadap nasib perempuan. Saat kekerasan seksual terjadi, misalnya, bisa saja pelaku laki-laki yang punya kuasa besar justru mengaku dilakukan suka sama suka. Imbasnya, perempuan korban justru ikut dipidana karena dianggap berzina.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menganggap zina masuk dalam ranah privat. Jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dasar pemidanaannya juga rumit. Sebab, secara prinsip, dalam tindak pidana harus ada unsur korban. ”(Bila) tidak ada korban, susah untuk membawa ke ranah publik, apalagi masuk ranah hukum positif,” jelasnya. (far/c9/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!