Terkait Durasi Sengketa dan Distribusi Logistik, KPU Sulit Pangkas Kampanye Pemilu

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dari aspek regulasi, UU Pemilu sejatinya tidak mengatur kampanye harus berapa hari. UU hanya menyebut kampanye dimulai 3 hari pasca penatapan calon dan berakhir 3 hari sebelum hari H. ’’Makanya selama ini tidak ada patokan berapa lama masa kampanye,’’ ujarnya (27/1).

Meski demikian, dalam implementasinya, pelaksanaan kampanye terkait erat dengan dua tahapan lain yang dilakukan bersamaan. Pertama adalah tahapan sengketa pemilu, yakni bagi peserta atau calon yang tidak puas atas keputusan penyelenggara. Prosesnya di Bawaslu dan bisa berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tahapan lainnya yang terkait adalah pengadaan dan distribusi logistik pemilu, terutama surat suara. Nah, proses pengadaan surat suara baru bisa dilakukan setelah sengketa pemilu tuntas. Proses distribusi logistik juga butuh waktu. ’’Bukan hanya ke seluruh wilayah Indonesia, namun juga ke seluruh TPS di 130 perwakilan RI di luar negeri,’’ ujarnya.

Nah, berdasarkan hasil simulasi KPU, mengacu regulasi yang ada, waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa dan logistik minimal 164 hari. Rinciannya sengketa butuh 38 hari, sedangkan logistik butuh 126 hari. Kedua tahapan ini berjalan beriringan saat kampanye berlangsung.

’’Jadi rancangan 120 hari dalam draft PKPU Tahapan itu sudah mengharuskan pemadatan proses sengketa serta produksi dan distribusi logistik,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, dalam rapat konsultasi Senin (24/1), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah anggota Komisi II mengusulkan pemangkasan masa kampanye maksimal 3 bulan. Alasannya adalah memangkas biaya pemilu dan meminimalisir polarisasi masyarakat. Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, pemangkasan kampanye bisa saja dilakukan. Namun hal itu membutuhkan perubahan di aspek regulasi, baik di level UU maupun peraturan teknis. Sebab, masa kampanye berkaitan langsung dengan sengketa dan logistik.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan rangkaian kegiatan Pemilu 2024 tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan penyelenggara. Ma’ruf juga menjelaskan potensi pelaksanaan Pemilu 2024 di tengah pandemi Covid-19. ’’(dilaksanakan, Red) dengan penyesuaian-penyesuaian. Tentu tentang masalah protokol kesehatan dan sebagainya, itu akan disesuaikan nanti,’’ katanya di sela peluncurkan Global Halal Hub di Kota Tangerang, Banten kemarin (27/1). (far/wan/bay)

Grafis

Durasi Kampanye Tiga Pemilu

Pemilu 2014 : 15 bulan (11 Januari 2013 - 5 April 2014)

Pemilu 2019 : 6 bulan 3 minggu (23 September 2018 - 13 April 2019)

Pemilu 2024 : 4 bulan (14 oktober 2023 – 10 Februari 2024)*

*) dalam draf sementara

Sumber : KPU RI