Pembahasan Minim, Baleg Hanya Tiga Kali Rapat, Satu Fraksi Tolak RUU PPP
JAKARTA- RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) akhirnya disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna (8/2). Meski begitu, kesepakatannya tidak bulat. Fraksi PKS menolak penetapan revisi UU nomor 12 tahun 2011 itu.
Rapat pengesahan RUU PPP itu terkesan tergesa-gesa. Awalnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempersilahkan perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan. Namun, dia lantas meminta pandangan fraksi itu diserahkan secara tertulis saja.
Anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf langsung menginterupsi. Menurut dia, pandangan fraksi harus disampaikan secara langsung. Fraksi PKS meminta agar bisa membacakan pandangannya secara langsung. ’’Sesuai dengan tatib,’’ terang dia.
Dasco pun mengatakan, kalau Fraksi PKS ingin membacakan pandangannya, pihaknya mempersilahkan. "Tapi pandangan fraksi-fraksi lain bisa diserahkan ke pimpinan terlebih dahulu," tutur Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Bukhori menegaskan, Fraksi PKS menolak pengesahan RUU PPP sebagai usul inisiatif. Menurut dia, pembahasan yang dilakukan di Baleg DPR sangat minim. ’’Baleg hanya tiga kali melakukan rapat,’’ terang dia. Selain itu, kata dia, belum ada perbaikan sesuai catatan-catatan yang disampaikan Fraksi PKS.
Setelah mendengar pandangan dari PKS, Dasco langsung bertanya apakah peserta rapat setuju RUU PPP disahkan sebagai inisiatif DPR. ’’Setuju’’ saut para anggota dewan. Dasco pun langsung mengetok palu.
Terpisah, anggota Baleg DPR RI Mulyanto mengatakan, RUU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Terkait metode omnibus yang dimasukkan dalam RUU PPP, dia menilai hal itu sah-sah saja diterapkan dalam penyederhanaan UU. Namun, perlu ada prasyarat terkait penggunaan metode omnibus itu. Pertama, metode omnibus hanya dapat digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus (klaster) tertentu saja. ’’Jangan sampai melebar atau merambah ke topik-topik lain,’’ kata Wakil Ketua Fraksi PKS itu.
Tidak boleh ada penumpang gelap yang sekedar untuk memanfaatkan kesempatan, seperti saat pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja lalu. ’’Pembatasan ini penting, agar kita tidak mengulang kesalahan sebelumnya,’’ lanjut Mulyanto.
Kedua, soal waktu pembahasan. Diperlukan pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai dalam penggunaan metode omnibus. Selain itu, penyusunan regulasinya harus melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi publik. Baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. (lum/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!