101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan 2022, Dilarang Mutasi Pejabat ASN

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Korps Pegawai Negeri (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh (16/2). Dia meminta Kada yang habis masa jabatannya untuk menjaga ketenangan birokrasi. Yakni dengan tidak mengganti atau memindahkan pejabat ASN untuk kepentingan tertentu. ’’Kecuali akibat pensiun atau meninggal dunia,’’ ujarnya.  

Diakuinya, pernah ada Kada yang melakukan pergantian massal diakhir masa jabatan. Imbasnya, terjadi gejolak birokrasi di daerah. Sebab, prosesnya menimbulkan praduga yang mengganggu produktivitas para ASN. ’’Apalagi dalam masa pandemi Covid-19,’’ imbuhnya.

Untuk itu, sosok Dirjen Dukcapil Kemendagri itu meminta para Kada menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Kada dilarang melakukan penggantian pejabat, yakni 6 bulan sebelum habis masa jabatannya, kecuali atas persetujuan Mendagri.

Kepada ASN, Zudan menghimbau seluruh ASN tetap bekerja dengan secara optimal tanpa terganggu situasi politik. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan, masa-masa jelang peralihan kepemimpinan di daerah memang rawan bagi ASN. Sebab, meski secara normatif ada aturan netralitas ASN, dalam realitasnya birokrasi acap menjadi bagian dari alat politik kepala daerah. ’’Ini yang dimanfaatkan kepala daerah melakukan promosi, penurunan jabatan, non job untuk orang-orang yang dipikir tidak menguntungkan,’’ ujarnya.

 Untuk mengantisipasi penyelundupan kepentingan politik, Arman menilai pengawasan harus diperketat. Salah satu lembaga yang bisa dimaksimalkan perannya adalah Komisi ASN. ’’karena mereka yang mengawasi proses mutasi dan promosi seperti ini di daerah,’’ tuturnya.

Selain itu, proses mutasi dengan izin Mendagri perlu dibuat lebih transparan. Misalnya, Kada menyampaikan ke publik alasan dan latar belakangnya. Di sisi lain, Mendagri juga harus selektif.

Terpisah, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, pemilihan PJ kepala daerah masih dalam kajian. Dia menegaskan, prosesnya akan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada. Di mana posisi PJ akan diisi oleh ASN dengan memperhatikan kapasitas. ’’Pastinya mengedepankan kapasitas, kompetensi, dan integritas secara cermat, hati-hati serta selektif,’’ ujarnya. Hal itu guna memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah tidak terputus. (far/bay)