Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di 212 Kabupaten, Presiden Setuju Dilanjutkan

Kabar kepastian kelanjutan program pengentasan kemiskinan ekstrem itu disampaikan Masduki Baidlowi selalu juru bicara Wakil Presiden di Jakarta kemarin (17/2). "Dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada 15 Februari 2022, Presiden telah menyetujui untuk melanjutkan program tersebut di 212 kabupaten di 25 provinsi," kata dia. 

Masduki mengatakan selalu Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat, selain pemberian bantuan sosial. Dia mengatakan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting. Namun perlu didukung oleh program pemberdayaan. 

Dia mengatakan program pemberdayaan masyarakat itu tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Anggarannya mencapai Rp 170 triliun lebih. "Sementara, dari data Kementerian Keuangan, anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di 2022, khususnya terkait program Bantuan Sosial tercatat sekitar Rp 282 triliun dana APBN," jelasnya. 

Masduki mengatakan, Ma'ruf Amin menilai anggaran tersebut cukup besar. Untuk itu dia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini sehingga benar-benar diterima kelompok sasarannya. "Menurut Wapres, berbagai program ini perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran dan terjadi konvergensi," ujarnya.

Ma'ruf Amin juga menyoroti masalah data penyaluran bantuan sosial. Sebab terkait dengan penyalurannya yang tepat sasaran. Ma'ruf meminta pendataan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem dilakukan secara akurat. Sehingga, nantinya pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan.

Ma'ruf menyarankan menggunakan data rumah tangga yang saat ini sedang diperbaiki dengan sumber utama dari pendataan BKKBN. Sebab data dari BKKBN ini relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan. Sebagai masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Ma'ruf setuju pendataan rumah tangga miskin dan rentan dikembalikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, lembaga yang paling kompeten untuk melakukan pendataan ini adalah BPS. (wan/jpg/rdh)