Terima Laporan Nurhayati, LPSK Kirim Tim ke Cirebon

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan, LPSK tak hanya mengikuti kasus tersebut. ”Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait,” imbuhnya. Itu dilakukan sebelum tim LPSK turun langsung ke Cirebon. Berdasar informasi yang diterima oleh Jawa Pos, Nurhayati sudah melapor sejak pekan lalu.  

Maneger Nasution, wakil ketua LPSK lainnya, menyatakan bahwa saat ini Nurhayati tengah melaksanakan isolasi mandiri (isoman). Sebab, yang bersangkutan belum lama dinyatakan positif Covid-19. Karena itu, dalam pertemuan hari ini, tidak akan langsung bertemu muka. Komunikasi dengan Nurhayati dilakukan LPSK sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku selama pandemi.  

Yang pasti, Nasution menegaskan, timnya tetap perlu datang langsung ke Cirebon. ”Untuk melakukan investigasi, untuk assessment kebutuhannya (Nurhayati) apa,” kata dia. Selain itu, mereka perlu mencari tahu apakah yang bersangkutan sempat diancam atau  diintimidasi oleh pihak tertentu. ”Ada trauma apa tidak, ada kebutuhan medis apa tidak. Termasuk hak prosedural yang dibutuhkan apa,” ujarnya. 

Dalam kasus seperti yang dialami oleh Nurhayati, Nasution menyatakan bahwa kemungkinan telah terjadi intimidasi atau ancaman sangat terbuka. Sebab, kasus yang dia laporkan menyangkut korupsi. Apalagi yang dilaporkan oleh Nurhayati adalah atasannya. ”Bisa jadi ada ancaman secara fisik. Maka akan kami berikan perlindungan secara fisik kalau ada keterancaman,” terang dia. 

 Tidak hanya Nurhayati, LPSK juga perlu melihat kondisi lingkungan terdekatnya. Misalnya keluarga yang tinggal satu rumah. ”Karena kabarnya situasi ini membuat dia (Nurhayati, Red) dan keluarga juga ada yang kemudian drop,” imbuhnya. Kondisi itu, lanjut Nasution, perlu disikapi. Dia tidak ingin tindakan yang dilakukan oleh Nurhayati justru membuat keluarganya tertekan.  

Setelah investigasi dilakukan, LPSK akan menentukan langkah-langkah berikutnya. ”Dalam waktu dekat tentu akan kami putuskan perlindungan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan,” kata dia. Nasution pun memastikan, pendampingan oleh LPSK akan dilakukan sampai kasus yang dihadapi oleh Nurhayati tuntas. ”Kalau dia berurusan dengan hukum kita akan dampingi,” tegasnya.   

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku prihatin dengan penetapan tersangka Nurhayati oleh kepolisian. Menurut dia, mengacu pasal 51 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana. "Nah, Nurhayati menjalankan perintah atasannya," ujarnya kepada Jawa Pos. 

 Sebagaimana diketahui, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum bersama S, kepala desa Citemu. Padahal, dalam perkara ini Nurhayati selaku kepala urusan (kaur) keuangan yang berperan sebagai pelapor dugaan korupsi kades.  "Kalau tidak dilaporkan Nurhayati, kasus ini (korupsi kades) tidak mungkin terbongkar," ungkap Boyamin. 

 Boyamin menyebut, dalam kasus korupsi mestinya penegak hukum melindungi pelapor. Bukan malah menjadikan pelapor sebagai tersangka. Di negara-negara maju, kata dia, dugaan korupsi kerap terbongkar dari pelaporan orang-orang dekat dengan terduga pelaku. Mereka umumnya bertindak sebagai justice collaborator atau whistleblower. "Di negara kita kok malah kebalikannya, pelapor jadi tersangka, ini konyol," imbuhnya.  

Pun, dia meminta LPSK memaksimalkan fungsi perlindungan bagi Nurhayati selaku saksi pelapor. Boyamin juga berharap ada pemeriksaan terhadap penyidikan kasus korupsi yang dilakukan Polres Cirebon tersebut. "Jangan sampai ini (penetapan pelapor sebagai tersangka, Red) jadi preseden buruk ke depan," imbuh advokat kelahiran Ponorogo tersebut. (syn/tyo)