Jual Beli Tanah Syarat BPJS Mulai 1 Maret

---

JAKARTA- Jual beli tanah akan menjadi layanan pertama yang mengharuskan pemohon melampirkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Kewajiban tersebut bakal mulai berlaku pada 1 Maret 2022 mendatang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengaku, banyak mispersepsi atas terbitnya inpres 1/2022. BPJS Kesehatan dituding melakukan pemaksaan pada masyarakat untuk mengumpulkan dana iuran.

”Untuk diketahui kondisi keuangan kami bagus, meski gak berlebih. Dana jaminan sosialnya cukup positif,” tegasnya. Bahkan, dana jaminan sosial yang dimiliki kini bisa membiayai klaim 4,8 bulan ke depan. ”Padahal, untuk dibilang sehat itu kan ada (dana, Red) 1,5 bulan untuk biaya estimasi ke depan,” sambungnya.

Dia menegaskan, inpres ini semata upaya pemerintah memastikan seluruh masyarakat memiliki perlindungan sosial bidang kesehatan. Sehingga, ketika sakit, ada jaminan kesehatan yang dimiliki.

Selain itu, inpres ini akan menjawab persoalan adanya warga kaya yang enggan daftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena merasa mampu membayar asuransi swasta. Padahal, prinsip dari JKN sendiri adalah gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin.

”Inpres ini sangat strategis dan penting, untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lupa bahwa kepesertaan JKN sifatnya wajib,” ungkapnya.

Dia juga meluruskan terkait sanksi layanan publik yang disebut berlaku pada 1 Maret 2022. Menurutnya, tidak semua aturan berlaku awal bulan depan. ”Yang 1 Maret itu dari ATR/BPN. Itu pun juga untuk pembeli (tanah),” katanya. 

Sementara, untuk keperluan pengurusan SIM, STNK, haji, dan lainnya bergantung kesiapan dari kementerian/lembaga terkait. Sementara itu, menjawab keluhan masyarakat yang keberatan membayar iuran karena kondisi ekonomi sulit, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara meminta tak usah risau. Mereka bisa masuk dalam skema bantuan melalui kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI).

”Warga bisa lapor Dissos. Dissos nanti lapor ke Kemensos. Dari Kemensos diteruskan ke Kemenkes, nanti Kemenkes yang akan membayar iurannya,” paparnya.

Andie pun mengamini terkait implementasi inpres ini. Dia menegaskan, bahwa bukan berarti dalam dua minggu ke depan semua pelayanan publik akan menerapkan inpres tersebut. ”Enggak ada itu dua minggu. Tapi, sesuai dengan kesiapan. Persepsi dua minggu stop semua tidak benar,” ungkapnya.

Itu pun nantinya, lanjut dia, tak serta-merta masyarakat yang belum jadi peserta langsung tak dilayani. Pelayanan publik tetap diberikan, namun dengan peringatan bertahap. Misal, peringatan 1, 2, hingga 3. Baru kemudian distop.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menyebut memang sebagian masyarakat khawatir persyaratan kartu peserta BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah akan menghambat proses permohonan di kantor pertanahan (Kantah).

Oleh sebab itu, Suyus mengatakan Kementerian ATR/BPN) perlu lebih aktif menjelaskan kepada publik terkait penambahan syarat dalam layanan pertanahan.

Suyus menjelaskan, ada beberapa proses yang akan dijalankan Kementerian ATR/BPN dalam layanan pertanahan pasca-inpres diterbitkan. Pada 1 Maret 2022 ada dua poin utama pelaksanaan. Pertama  apabila pemohon sudah punya BPJS Kesehatan bisa langsung diproses.

”Apabila belum, tidak akan kita stop, akan tetap kita terima dan proses. Nanti setelah Kantah menyelesaikan proses layanan jual beli, baru saat itu pemohon dapat mengambil produk layanannya dengan melampirkan BPJS,” terangnya.

Terkait urusan teknis implementasi syarat baru ini, Kementerian ATR/BPN mulai menyosialisasikan tidak hanya ke pihak eksternal, namun juga ke internal ATR/BPN, utamanya para petugas loket di kantor pertanahan. Suyus juga menyatakan, setelah diterapkan pada Maret mendatang, kemudian akan dievaluasi agar proses prasyarat BPJS ini tidak menjadi hambatan dalam layanan publik.

Untuk tahap pertama, para pemohon transaksi beli tanah yang mula-mula akan dikenakan kewajiban melampirkan BPJS. “Penjualnya belum. Kemudian, nanti kita lihat seperti apa dampaknya. Nanti yang kita evaluasi adalah bagaimana prosesnya di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.

Sekjen Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, regulasi mewajibkan jadi peserta BPJS Kesehatan aktif untuk mengakses layanan tertentu, di antaranya untuk meningkatkan kepesertaan. Dia mengatakan negara memiliki target kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 89 persen pada 2024 nanti. ’’Saat ini 78,2 persen,’’ katanya, kemarin.

Data dari Kemenkes hingga akhir 2021 menyebutkan jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 214 juta orang. Kemudian data terbaru dari BPJS Kesehatan menyebutkan jumlah kepesertaannya mencapai 230 juta. Dengan demikian, saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Sehingga, ketika syarat untuk mendapatkan beberapa pelayanan publik harus menjadi anggota aktif BPJS Kesehatan, tidak akan menimbulkan persoalan yang signifikan. Sebab, sekali lagi hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kunta mengatakan, prinsip dari BPJS Kesehatan itu adalah asuransi berbasis sosial. ’’Ini adalah asuransi. Bahwa saat sehat atau tidak sakit, tetap harus terus mengiur,’’ katanya. Dana yang terkumpul digunakan untuk subsidi silang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang sakit.

Dia mengatakan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan, dibayar oleh pemerintah. Dia mencatat jumlah masyarakat yang iuran BPJS Kesehatannya dibayar pemerintah pusat sebanyak 83 juta orang. Kemudian yang dibayari pemerintah daerah sekitar 37 juta orang. Sisanya adalah pekerja formal dan informal.

Menurut dia kepuasan terhadap layanan BPJS Kesehatan relatif tinggi. Di era JKN atau BPJS Kesehatan saat ini, akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik, puskesmas, sampai rumah sakit rujukan semakin terbuka. ’’Khususnya untuk orang miskin,’’ katanya.

Dia mengakui bahwa di dalam pelayanan BPJS Kesehatan ada yang perlu ditingkatkan. Kunta mengatakan, pelayanan BPJS Kesehatan ada dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah peserta saat ini mencapai 230 juta orang. Sehingga, wajar jika masih ada pelayanan yang butuh peningkatan kualitas.(mia/tau/wan/jpg/rdh/k15)