PIHAK istana negara bereaksi terhadap manuver sejumlah elite itu. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan, penundaan pemilu sebatas usulan dari beberapa orang.
’’Siapa pun silakan saja berpendapat,’’ ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut dia, pandangan Presiden Joko Widodo masih tidak berubah. Yakni, taat pada ketentuan yang ada dalam konstitusi. ’’Sikap presiden masih tetap sama dalam memandang jabatan tiga periode maupun penundaan pemilu. Presiden selalu mengacu pada konstitusi dan UU yang berlaku,’’ terangnya.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi juga angkat bicara. Menurut dia, setiap orang berhak berpendapat atau menyampaikan usul. ’’Namanya usulan, pendapat, ya gak masalah. Gak ada yang bisa melarang,’’ katanya.
Namun, secara hukum, lanjut dia, keputusan politik sudah diambil. KPU bersama pemerintah dan DPR sudah menyepakati jadwal pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024. Selama keputusan tersebut tidak direvisi, persiapan tahapan akan terus berjalan. (far/c14/bay/jpg/rdh/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!