Wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan PKB, PAN, dan Golkar, terus menggelinding. Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, wacana itu berbenturan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
JAKARTA–Menurut Yusril, andai Pemilu 2024 ditunda, penyelenggara negara yang masih legal di tingkat pusat hanya Panglima TNI dan Kapolri. Kedua pimpinan penyelenggara negara ini hanya dapat diberhentikan oleh presiden dengan memerhatikan pertimbangan dan persetujuan DPR.
“Bagaimana cara menggantinya, Presiden dan DPR saja sudah tidak sah dan ilegal,” kata Yusril kepada wartawan, Minggu (27/2).
Yusril menekankan, TNI dan Polri saat ini bukan lagi ABRI zaman dulu yang berada di bawah satu komando, Panglima ABRI. TNI dan Polri sekarang terpisah dengan tugas masing-masing dan punya komando sendiri-sendiri dan bertanggung jawab secara terpisah kepada presiden.
“Jika presidennya sendiri sudah ilegal dan tidak sah, Panglima TNI dan Kapolri bisa pula membangkang kepada perintah Presiden yang ilegal itu,” tekannya.
Menurut dia, beruntung bangsa ini kalau Panglima TNI dan Kapolri kompak sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pada saat yang sulit dan kritis.
Jika kedua institusi ini tidak kompak, maka bisa terjadi pengambilalihan kekuasaan sementara oleh TNI dengan dalih untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
Sebelumnya, Yusril mengatakan, sejauh ini tidak ada lembaga yang berwenang untuk melakukan penundaan pemilu.
“Sebagai negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi. UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Undang-undang juga demikian. Kalau pemilu ditunda, maka lembaga apa yang berwenang menundanya?” kata Yusril.
Menurut dia, konsekuensi dari penundaan pemilu harus dipertimbangkan. Karena masa jabatan presiden, wapres, kabinet, DPR, DPD, dan MPR akan habis dengan sendirinya.
“Lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut? Apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan?” ujar Yusril.
Keadaan seperti ini harus dicermati, karena potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas. Menurut Yusril, dalam negara demokrasi, setiap orang boleh mengusulkan apapun. Tetapi usulan penundaan pemilu berbenturan dengan UUD 1945 dan regulasi lain. (jpg/kri/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!