Kompak Tolak Wacana Menunda Pemilu 2024

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengingatkan, pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cita-cita yang digolkan saat Reformasi 98. Karena kekuasaan tak terbatas yang berlangsung di era Orde Baru terbukti membawa efek negatif. Karena itu, ketentuan pembatasan jabatan dua periode yang sudah disepakati harus terus dipegang. Perempuan yang akrab disapa Wiwik itu mengajak semua elite politik untuk berkomitmen dan konsisten dengan konstitusi.

"Perpanjangan masa jabatan bertentangan dengan spirit reformasi," ujarnya dalam diskusi yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) (28/2).

          Sebagaimana diketahui, usulan penundaan pemilu terus berkelindan. Apalagi, usulannya disampaikan partai politik pendukung pemerintah. Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mereka beralasan, situasi ekonomi tidak cukup baik untuk menyokong pemilu. Di sisi lain, kepuasan pada Presiden Joko Widodo diklaim tinggi.

Wiwik mengingatkan, sebagus apapun presiden atau sebesar apapun kepuasan masyarakat, tidak bisa dijadikan dasar untuk menambah masa jabatan. Dalam sistem demokrasi presidensial, jabatan sifatnya tetap. Sebaliknya, pembatasan merupakan instrumen untuk menjaga kekuasaan tidak jatuh pada rezim otoriter.  Wiwik menyebut, kepentingan regenerasi kepemimpinan harus diperhatikan. Sehingga, demokrasi di Indonesia bisa tetap sehat. "Jadi poinnya itu. Tidak lu lagi, lu lagi," imbuhnya.

Terkait adanya indikasi elite yang khawatir program strategis tidak berjalan jika terjadi perubahan kepemimpinan, Wiwik menilai solusinya bukan dengan memperpanjang masa jabatan. Namun, bisa diantisipasi dengan upaya lain yang lebih ramah terhadap demokrasi. Misalnya, membuat haluan pembangunan nasional yang disepakati bersama.

Pernyataan senada disampaikan Sufyanto, peneliti utama pada lembaga riset The Republic Institute. Dia menekankan, usulan penundaan pemilu menjadi isu yang cenderung negatif bagi pemerintah. Sebab, usulan itu disampaikan para ketua parpol koalisi pemerintah. Dia menekankan, penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan pada kepastian hukum. ’’Nah, penentuan jadwal itu adalah kepastian hukum dalam pemilu. Kalau dimundurkan, bisa mengurangi kualitas kepastian hukum penyelenggaraan pemilu,’’ ujar doktor politik lulusan Unair itu. Dia mengajak semua elite politik untuk mematuhi konstitusi. ’’Sesuai konstitusi UUD 45, pemilu diselenggarakan dalam masa 5 tahun sekali,’’ tegasnya. Dia mengatakan, sebaiknya para ketua umum parpol itu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Pemilu yang diadakan pada Februari 2024. ’’Masih ada waktu 2 tahun kok untuk meyakinkan pemilih,’’ lanjut dosen Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu.

Terpisah, Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow juga berharap langkah penundaan pemilu tidak diambil. Sebaiknya, lanjut dia, fokus politik dikembalikan lagi ke persiapan tahapan pemilu yang tantangannya tidak mudah. Apalagi, tahapan akan dimulai pada Juni tahun ini. Jeirry menambahkan, sebagian kelompok masyarakat yang menyetujui rencana tersebut harus melakukan refleksi. Sebab, Indonesia sudah memiliki catatan kelam atas munculnya rezim otoriter di era Orde Baru. Kala itu, asal mulanya adalah kekuasaan yang berlebihan. "Makin lama kekuasaan diberikan, makin terbuka potensi diselewengkan," kata pria yang juga pengurus pusat Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) itu. Kekuasaan yang makin kuat, kata dia, akan sulit dikontrol.

Dia juga mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas. Misalnya dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Pemilu 2024 dilanjutkan. Sehingga isu penundaan tidak jadi bola liar. "Kita harus ingatkan Pak Presiden itu adalah buah dari reformasi," tegasnya.

          Kritik juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Menurut dia, fenomena ini mengingatkannya pada masa orde baru.

’’Para politisi dan petinggi di negeri ini sudah mulai pula menyuarakan untuk memperpanjang periode kepemimpinan Pak Jokowi,’’ kata Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah itu.

          Dia berharap semua pihak memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk mengakhiri masa jabatannya dengan husnul khotimah. ’’Karena memang sudah habis waktu bagi beliau untuk memimpin negeri ini sesuai dengan konstitusi,’’ katanya.

Anwar menjelaskan kalaupun di masyarakat dukungan kepada Jokowi masih sangat besar, patut disyukuri. Dengan masih tingginya dukungan tersebut, Jokowi bakal turun dari jabatannya dengan terhormat.

          Menanggapi santernya penolakan itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR secara formal belum pernah membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Tentu pihaknya mengikuti wacana yang ada di ruang publik dan media, kemudian saling memberikan komentar di grup WhatsApp (WA) internal. "Kalau soal konten komentar, ya tentu sesuai dengan sikap partai masing-masing," terangnya kemarin. 

          Sebagai wakil ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul berpendapat bahwa meskipun penundaan pemilu bisa dilakukan dengan amandemen UUD NRI 1945 oleh MPR, namun secara moral konstitusi tidak pas dilakulan amandemen jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan, apakah mereka setuju pemilu ditunda. 

          Jika hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR untuk mengubah UUD NRI 1945, maka syarat Pasal 37 UUD bisa dipenuhi. Namun, kesan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan tidak akan bisa dihindari. Wakil Ketua Umum DPP PPP itu mengatakan, UUD NRI 1945 jelas menetapkan bahwa pemegang kedaulatan di Indonesia adalah rakyat. Menunda pemilu berarti menunda hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih para pengemban mandat yang akan melaksanakan kedaulatan tersebut untuk masa lima tahun. Secara moral, menurut Arsul, tidak elok jika MPR mereduksi hak rakyat.

          Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ikut angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, wacana itu memang belum direspons oleh masyarakat lapis bawah. Tetapi bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara akan setuju. 

Dia menyatakan, saat ini rakyat mungkin diam dan masih mempunyai batas kesabaran melihat tingkah polah elite politik. "Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla.

Sebab, lanjut dia, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu lima tahunan. Karena sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu. Sebenarnya, rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu, sekarang mereka mencari akal untuk menunda pemilu. "Ini namanya sudah melampaui batas. Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” paparnya. 

          LaNyalla mengatakan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak mempunyai anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan ibu kota negara (IKN).

          Para elite politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. “Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," tegasnya. 

          Dia mengatakan bahwa para elite tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. "Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan,” ungkap senator asal Jawa Timur tersebut.

          Pada bagian lain, pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Menurut dia, usulan menunda pemilu karena banyaknya persoalan bangsa adalah hal wajar. Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya –sapaannya-- pada sejumlah wartawan di sela kunjungan ke Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (27/2).

          Gus Yahya menilai, usulan penundaan pemilu itu cukup masuk akal. Sebab, saat ini banyak persoalan yang melanda Indonesia. Meski demikian, usulan itu harus dibahas bersama oleh semua pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa. Gus Yahya mengatakan, semua orang dapat melihat banyak cobaan dan musibah yang datang bertubi-tubi di Indonesia maupun dunia. Mulai dari pandemi Covid-19, banjir, hingga gempa bumi (far/wan/lum/eko/oni)