JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah memberikan tanggapan terkait usulan penundaan pemilu. Semua pihak diminta mentaati konstitusi. Karena itu, usulan tiga ketua umum partai politik jelas tidak bisa dilaksanakan.
Pernyataan itu disampaikan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Menurut dia, usulan Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan boleh saja dikemukakan di dalam negara demokrasi. Hal itu adalah kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat.
Namun, usulan tersebut tidak mungkin terlaksana. Jika dipaksakan, maka penundaan pemilu itu menabrak Pasal 22E ayat (1) UUD 45. ‘’Yang memerintahkan agar pemilu dilaksanakan lima tahun sekali,’’ ujarnya (6/3).
Yusril mengatakan, jika presiden mengatakan semuanya harus taat dan patuh pada konstitusi, maka tidak ada pilihan kecuali melaksanakan pemilu sesuai jadwal. Jika perlu, pemilu bisa diselenggarakan lebih sederhana, misalnya melalui digital election dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang.
Bisa saja pileg dan pilpres menggunakan handphone. ’’Kampanye sederhana, menghitungnya cepat, dan kecurangan dapat diminimalkan,’’ ujar ketum Partai Bulan Bintang itu. (lum/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!