Sentilan Jokowi soal Etika Keluarga TNI dan Polri Dinilai Berlebihan

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, untuk peringatan bahwa TNI dan Polri tidak bisa ikut-ikutan demokrasi memang tepat. Posisi TNI jelas tidak ikut dalam demokrasi, melainkan komando atau atas perintah atasan. Untuk posisi Polri memiliki status tersendiri. "Polri bukan militer, tapi juga bukan sipil murni," ujarnya. 

Sebab, polisi merupakan sipil yang diberikan kewenangan negara untuk menggunakan senjata api. Makanya, anggota Polri tidak memiliki hak suara politik dalam pemilu. "Meski bukan militer, polisi ini memiliki hirarki komando yang kuat. Karena kewenangan negara yang diberikan kepada Kapolri," ujarnya. 

Lalu, untuk sentilan presiden kepada ibu-ibu TNI dan Polri dinilai berbeda. Bambang mengatakan, tentunya berlebihan bila presiden sampai mengatur hak-hak berpendapat seseorang di luar anggota TNI dan Polri. "Namun begitu, untuk keluarga inti aparat negara tentunya ada etika," paparnya. 

Etika tersebut seharusnya menghormati keputusan negara. Dia menjelaskan, atasan dan suami yang menjadi aparat itu seharusnya bisa mengingatkan istrinya. Tidak perlu sampai presiden yang mengurus hingga sejauh itu. "Toh ada aturan hukum terkait ujaran kebencian, penyebaran berita bohong dan berbagai aturan lainnya," ujarnya. 

Pernyataan presiden justru akan produktif bila memberikan perhatian terhadap penyimpangan perilaku anggota TNI dan Polri. Serta, gaya hidup hedonis dari keluarga TNI dan Polri. "Malah kontraproduktif kalau menyangkut kebebasan berpendapat dari keluarga TNI dan Polri, karena keluarga berada di luar organisasi TNI dan Polri ," jelasnya. (idr)