JAKARTA – Perjuangan eks pegawai KPK yang menjadi korban tes wawasan kebangsaan (TWK) Firli Bahuri dkk berlanjut. Kamis (10/3), 49 orang eks pegawai mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menggugat Presiden, pimpinan KPK dan kepala BKN karena tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI.
Lakso Anindito, perwakilan eks pegawai mengatakan gugatan itu dilayangkan setelah pihaknya menempuh berbagai upaya hukum untuk membatalkan pelaksanaan asesmen TWK. Namun, upaya administratif berupa keberatan dan banding itu tidak mendapat tanggapan yang wajar dan layak dari pihak-pihak terkait.
”Kami berharap permohonan kami dapat diterima dan diputuskan dengan seadil-adilnya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute tersebut. Kemarin, sidang perdana gugatan di PTUN dilakukan dengan agenda pemeriksaan persiapan. Selain Lakso, ada pula eks pegawai KPK lain yang hadir. Diantaranya Novel Baswedan dan Harun Al Rasyid.
Eks pegawai KPK yang menggugat itu didampingi sejumlah kuasa hukum. Diantaranya LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, LBH Muhammadiyah, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Visi Law Office. Mantan pimpinan KPK Busyro Muqqodas juga mendampingi mereka.
Usai sidang, Novel Baswedan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepala biro (kabiro) hukum KPK yang mewakili KPK sebagai salah satu pihak tergugat. Dalam persidangan, kata Novel, kabiro hukum tersebut menyampaikan argumen yang mendiskreditkan eks pegawai KPK. ”Disampaikan bahwa pegawai KPK itu (yang menggugat) tidak jelas,” ungkapnya. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!