Dewan Cecar Isu Mobilisasi Tiga Periode, Sesneg-Seskab Bantah Ikut Danai
Pemerintah menyebut tak ada anggaran, baik di Setneg, Setkab, maupun KSP, untuk mendanai deklarasi tiga periode oleh para kepala desa.
JAKARTA – Dugaan mobilisasi para kepala desa dalam deklarasi dukungan tiga periode disorot sejumlah anggota dewan. Isu itu menjadi menu pertanyaan sejumlah anggota Komisi II DPR saat rapat kerja dengan wakil pemerintah, Senin (4/4).
Dalam raker tersebut, sejumlah pembantu presiden hadir langsung. Antara lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Sorotan awal disampaikan anggota Komisi II Fraksi PDIP Ihsan Yunus. Dia mempertanyakan apakah benar deklarasi tersebut by design. Pasalnya, ada isu yang menyebut istana terlibat mendanai. Jika benar, Ihsan menilai hal itu tentu tidak etis.
’’Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua,’’ tuturnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Dia menyebut, indikasi mobilisasi sangat kencang. Itu tecermin dari pemberitaan di berbagai media.
’’Mudah-mudahan tidak ada anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode,’’ ujarnya.
Sebab, hal itu, jika terjadi, sangat disayangkan mengingat gerakan tersebut melawan konstitusi. Mardani mengingatkan agar istana tidak terlibat dalam gerakan tersebut. ’’Kalaupun isu itu ada, biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan pimpinan partai,’’ imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Mensesneg membantah tudingan mobilisasi. Berdasar catatannya, presiden hadir di acara tersebut dalam rangka memenuhi undangan sebagai bentuk apresiasi. Saat acara berlangsung, tidak ada deklarasi apa pun.
’’Kebetulan saya ikut mendampingi Bapak Presiden hadir di acara tersebut,’’ ujar Pratikno. Dalam pengamatannya, pernyataan soal tiga periode baru muncul setelah rombongan presiden meninggalkan lokasi. Hal itu, kata Pratikno, sudah di luar jangkauan pihaknya.
Pramono menyampaikan hal serupa. Dia juga menegaskan, tidak ada dana yang dikeluarkan pemerintah pada acara itu. ’’Tidak ada anggaran, baik di Setneg, Setkab, maupun KSP, mengenai hal ini, sehingga dengan demikian klir terhadap hal itu,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan bahwa presiden telah empat kali menyampaikan sikap. Yakni, taat pada konstitusi. Terakhir disampaikan pada 30 Maret di Borobudur, Jawa Tengah.
’’Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditanggapi oleh publik,’’ kata mantan sekjen PDIP itu.
Kalaupun masih ada pihak yang mengupayakan, Pramono menegaskan itu bukan istana. Lagi pula, dia meyakini gerakan tersebut akan sulit direalisasikan. Sebab, hal itu berujung amandemen UUD 1945 yang membawa konsekuensi besar.
’’Amandemen UUD tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana,’’ tandasnya. (far/c7/bay/dwi/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!