JAKARTA- Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya disepakati dalam rapat tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI (6/4). Dari 8 fraksi, hanya Fraksi PKS yang tetap menolak peraturan baru tersebut.
Rapat pleno di baleg dihadiri perwakilan dari pamerintah, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.
Setelah melakukan pembahasan, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas meminta persetujuan dari anggota untuk membawa RUU TPKS ke pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna. Mayoritas anggota pun setuju. Supratman pun mengetok palu tanda disepakati RUU tersebut.
Hanya PKS yang bersikukuh menolak RUU TPKS dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) . Sikap Fraksi PKS itu sama ketika RUU TPKS akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 18 Januari lalu. Kala itu, partai Islam itu juga menolak RUU tersebut disahkan menjadi inisiatif dewan.
Anggota Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan, RUU tersebut perlu untuk memasukkan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan secara lengkap. Sebab, materi muatan dalam RUU TPKS sangat berkaitan erat dengan pengaturan tindak pidana kesusilaan, maka sebaiknya rumusan tindak pidananya disesuaikan dengan RKUHP.
Fraksi PKS mendorong agar pembahasan dan pengesahan RUU TPKS dilakukan setelah RKUHP disahkan. "Atau setidaknya dilakukan secara bersamaan dengan pembahasan dan pengesahan RKUHP," ucap Muzzammil.
Dia menambahkan bahwa penyesuaian delik kesusilaan antara RUU TPKS dengan RKUHP penting dilakukan agar pelaksanaan RUU TPKS tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
Sementara itu, Menteri Bintang berharap RUU tersebut bisa segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. "Dengan segala harap, penantian, serta kesabaran para korban, kami mengharap RUU TPKS dapat disetujui bersama menjadi undang-undang," ucapnya.
Menurut dia, UU itu nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.
Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS merupakan hasil kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan koalisi masyarakat sipil yang memberikan perhatian besar teehadap lahirnya UU tersebut. "RUU ini akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna terdekat," ungkapnya. (lum)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!