JAKARTA - Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar kembali berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas). Kali ini, Lili dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik menerima fasilitas VIP menonton ajang balap motor MotoGP di Mandalika beberapa waktu lalu. Lili pun diminta mundur dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan sudah semestinya Lili mundur dari jabatan wakil ketua KPK. Sebab, selama menjabat, Lili lebih dari sekali berurusan dengan Dewas. Bahkan, Lili sempat dinyatakan terbukti melanggar etik oleh Dewas terkait kasus walikota Tanjungbalai M. Syahrial.
"Kami berpandangan LPS (Lili) telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK," kata Boyamin, kemarin (13/4). Boyamin menyatakan, saat ini Lili juga masih tengah berurusan dengan Dewas dalam dugaan pelanggaran etik yang lain. Yakni, dugaan berbohong dalam jumpa pers resmi. "(Berbohong karena) membantah pernah komunikasi dengan pihak-pihak Walikota Tanjungbalai, padahal kenyataannya berkomunikasi," terangnya.
MAKI mendesak Dewas segera menuntaskan proses investigasi dan dilanjutkan dengan persidangan guna memberikan kepastian atas dugaan pelanggaran Lili dalam kasus fasilitas VIP MotoGP itu. "Apabila berlarut larut maka akan makin menggerus kepercayaan masyarakat dengan akibat akan semakin menurun kinerja KPK memberantas korupsi karena pimpinannya bermasalah," imbuhnya.
Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menambahkan Dewas harus memecat Lili jika terbukti melanggar kode etik tersebut. Menurutnya, Dewas harus melihat kasus gratifikasi tiket MotoGP itu bukan perkara biasa. "Dalam delik pidana biasa saja, pengulangan tindak pidana mengakibatkan adanya pemberatan hukuman, apalagi Lili saat ini menjabat sebagai pimpinan penegak hukum," ungkapnya.
Pengulangan itu, kata Praswad, harus dilihat sebagai perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. Maka, sudah sepantasnya Dewas menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Lili sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik lain pimpinan KPK. "Tujuannya agar standar etik KPK tidak menurun yang otomatis akan diikuti kepercayaan publik yang juga menurun terhadap KPK," paparnya.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan aduan pelanggaran etik tersebut kepada Dewas. KPK meminta masyarakat menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung itu. "Kami meyakini profesionalitas Dewas dalam memeriksa setiap aduan sesuai ketentuan, mekanisme, dan kewenangan tugasnya," ujarnya. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!