JAKARTA - RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU). Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyusun aturan teknis untuk melaksanakan UU baru itu. Puan mengatakan, implementasi UU itu diharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia.
Agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual, Puan mendesak pemerintah untuk segera menyusun aturan turunannya.
"Ini penting agar UU TPKS bisa diimplementasikan dan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual," papar Puan. Aturan turunan dari UU itu adalah peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).
Wakil Koordinator Perempuan Indonesia Titi Anggraini mengatakan, PP yang harus segera dikeluarkan pemerintah adalah aturan tentang sumber, peruntukan, dan pemanfaatan dana bantuan korban, hingga ketentuan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual.
Selain itu, PP juga mengatur soal ketentuan tata cara penanganan, pelindungan, dan pemulihan, serta ketentuan penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara peraturan presiden mengatur tentang pelayanan terpadu untuk pemulihan setelah proses peradilan. “Dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta mengenai kebijakan nasional tentang pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual,” tegas Titi.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, setelah PP dan Perpres diterbitkan, implementasi UU TPKS diharapkan bisa menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. "Ya tentu implementasinya harus bagus, kita kawal bersama agar bagaimanapun kekerasan seksual harus dihentikan," ujarnya.
Muhaimin menambahkan, pengesahan RUU TPKS merupakan pencapaian luar biasa dari perjuangan panjang masyarakat bersama DPR RI untuk menghadirkan instrumen hukum yang komprehensif dan berperspektif korban dalam menangani kekerasan seksual.
Proses dialog yang panjang terjadi tidak hanya di dalam ruang sidang antara DPR RI dan pemerintah. "Semua terlibat untuk memastikan subtansi RUU dapat mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami korban, khususnya anak,” tandasnya. (lum)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!