Revisi UU PPP Tuai Polemik, Tak Sesuai Putusan MK soal UU Ciptaker
JAKARTA – Kesepakatan atas revisi Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menuai kontroversi. DPR dan Pemerintah dinilai tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, eksekutif dan legislatif justru tidak merevisi UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Pada Rabu (13/4) malam, Baleg DPR RI dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan perubahan atas UU Nomor 12/2011 tentang PPP. Mereka sepakat membawa RUU tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).
Sembilan fraksi hadir dalam rapat pleno pengambilan keputusan itu. Namun, persetujuannya tidak bulat. ’’Delapan fraksi sepakat, hanya PKS yang tidak sepakat,’’ terang Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi.
Total ada 20 poin perubahan dan penambahan dalam RUU PPP. Mayoritas terkait metode omnibus law. Diantaranya, penambahan Pasal 42A yang mengatur perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Lalu perubahan Pasal 64 yang mengatur penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bisa menggunakan metode omnibus.
Selain itu, penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, dan Pasal 97C. Yakni mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah, serta evaluasi regulasi.
Anggota Baleg dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, fraksinya tidak setuju RUU PPP disahkan menjadi UU. Terutama terkait metode omnibus law. Menurutnya, metode apapun yang digunakan dalam PPP haruslah bertujuan untuk mereformasi prosesnya. Tujuannya agar pembahasan RUU menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara. ’’Untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan,’’ ujarnya.
Namun, hal itu belum sepenuhnya terlihat, seperti kasus UU Ciptaker. Metode omnibus law yang digunakan mengabaikan kualitas hasil, karena kurangnya partisipasi masyarakat dan stakeholder. MK bahkan telah menyatakan bahwa tata cara pembentukan UU Ciptaker tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar. ’’Serta menyimpang dari sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan,’’ ujarnya.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menambahkan, keputusan itu bisa membuat publik kembali marah. Sebab Revisi UU PPP merupakan upaya ’’menghalalkan’’ UU Ciptaker yang bermasalah. Menurut dia, revisi itu tidak sah karena bertentangan dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan perbaikan UU Ciptaker.
Dosen Universitas Andalas itu menegaskan, apa yang dilakukan dewan dan pemerintah adalah tindakan inkonstitusional. ’’Sekaligus mengindikasikan agar UU Ciptaker dibatalkan saja secara permanen,’’ tegasnya. (lum/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!