Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Penghapusan Honorer, Harus Jelas sebelum 2023

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Ahmad Doli Kurnia
Ahmad Doli Kurnia

Surat edaran penghapusan honorer yang diterbitkan KemenPAN-RB pada 31 Mei lalu menjadi polemik berkepanjangan. Beberapa daerah bahkan menyebut rencana penghapusan honorer itu memicu masalah baru jika tidak segera diselesaikan.


Advertisement

 

PADANG – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyiapkan rencana jelas untuk memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer.

Pasalnya, pemerintah berencana melakukan penghapusan honorer pada 2023. “Ini menyangkut nasib ratusan ribu orang,” kata Ahmad Doli saat melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatra Barat, Kamis (16/6). Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa KemenPAN-RB harus memiliki rencana yang jelas untuk kelanjutan tenaga honorer itu, sebelum batas waktu 2023.

Advertisement

Dia mengatakan, apabila status tenaga honorer dihapus oleh KemenPAN-RB, maka harus ada kepastian mereka mau diapakan, apakah akan dijadikan outsourcing atau ada alternatif lain.

Menurut Doli, wacana penghapusan itu akan berdampak pada kekhawatiran tenaga honorer, dan bisa berpengaruh pada kinerja pemerintah. Selama ini, pemerintah daerah terbantu dengan adanya tenaga honorer. Ada daerah yang jumlah tenaga honorernya bahkan lebih banyak dari PNS. Karena itu, jika tenaga honorer dihapus tentu berisiko terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Ahmad Zakri menyebutkan jumlah honorer di Pemprov Sumbar sebanyak 10 ribu lebih. Menurut dia, dari jumlah itu sebagian besar atau sekitar 8.000 orang adalah guru.

Advertisement

Kemudian, bekerja pada sejumlah instansi di Pemprov Sumbar sekitar 2.000 orang. “Tidak semuanya dirumahkan, mereka masih bisa bekerja sebagai tenaga outsourcing atau tenaga kontrak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Penghapusan itu terhitung mulai 28 November 2023. Sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya (outsourcing). Pola perekrutan ini dilakukan sesuai kebutuhan. (ant/jpg/kri/k16)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer