Serikat Buruh Dukung RUU KIA, Mayoritas Dipindah Tugas setelah Cuti Melahirkan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, cuti melahirkan memang diberikan oleh pengusaha. Tapi pada praktiknya, banyak yang tidak sesuai undang-undang. 

Bukan hanya soal lama cuti yang diamanatkan selama tiga bulan, tapi juga diskriminasi saat kembali bekerja. Dari data yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI didapati fakta bahwa sekitar 90 persen pekerja/buruh perempuan dipindahkan ke bagian lain setelah cuti melahirkan. ’’Selain itu, banyak yang di-PHK ketika melahirkan,’’ ujarnya kemarin (27/6). 

Akibatnya, banyak pekerja sekaligus ibu yang usai melahirkan menjadi stres. Hal itu juga berdampak pada kesehatan bayinya. Mulai kekurangan gizi hingga stunting. Kondisi tersebut jika dibiarkan tentu sangat berbahaya bagi masa depan suatu negara. ’’Oleh karena itu, pemberian cuti enam bulan dalam RUU KIA adalah sebuah keniscayaan,’’ ungkapnya. 

Menurut dia, cuti melahirkan enam bulan dan cuti untuk suami selama 40 hari untuk mendampingi istrinya akan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan. Ibu bisa memberikan ASI eksklusif lebih lama sehingga anak-anak tumbuh menjadi lebih sehat dan cerdas.

Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama Organisasi Buruh Sedunia (ILO) pun mendukung cuti enam bulan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan ibu dan anak.

Said melanjutkan, dalam Konvensi ILO No 183 tercantum, pemberian cuti melahirkan yang lebih lama adalah sebuah kewajiban di negara-negara industri modern. ’’Oleh karena itu, atas alasan kesehatan dan kualitas hidup dan demi masa depan generasi penerus bangsa, maka pemberian cuti enam bulan harus didukung,’’ paparnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah menekankan, persoalan tumbuh kembang anak harus menjadi perhatian bersama. RUU KIA bisa menjadi jawaban. 

Menurut Luluk, negara harus dapat memastikan agar ibu punya kesempatan terbaik dalam memberikan ASI sekaligus memantau perkembangan mental, fisik, psikis, dan sosial anak di usia awal. Hal itu penting untuk menentukan keberhasilan tumbuh kembang anak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan inisiasi penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari tiga bulan menjadi enam bulan.

 Selain itu, kata Luluk, penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana seperti ruang laktasi hingga daycare di tempat kerja. ’’Negara harus menjamin bahwa kebijakan ini harus diambil jika tidak ingin rugi di masa-masa mendatang,’’ ujar politikus PKB tersebut. (mia/c6/bay)