JAKARTA - Kemendikbudristek mencatat minat sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka cukup tinggi. Catatan terbaru, data jumlah sekolah yang mendaftar implementasi kurikulum hampir 150 ribu satuan pendidikan.
Data tersebut disampaikan langsung Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo. Dia mengatakan, tahun ini sudah hampir 150 ribu sekolah yang mendaftar untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
Kondisi ini menandakan antusiasme yang besar dari para guru dan kepala sekolah untuk menyediakan pembelajaran yang berkualitas bagi anak-anak. “Namun, pergantian kurikulum bukanlah tujuan, melainkan sebagai cara untuk mencapai cita-cita,” kata Anindito dalam keterangannya, Jumat (1/7).
Dia menjelaskan, dalam hal implementasi Kurikulum Merdeka sangat penting untuk membangun kolaborasi yang solid. Termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan.
Data terbaru dari Kemendikbudristek menyebutkan, ada 143.265 unit satuan pendidikan yang menjalankan Kurikulum Merdeka. Terbanyak ada di jenjang SD sejumlah 84.034 unit sekolah.
Kemudian disusul di jenjang PAUD (24.159 unit), SMP (18.938 unit), dan SMK (6.563 unit). Sisanya lembaga pendidikan lain seperti MI, MTs, MA, dan lainnya.
Sementara itu dalam praktiknya, implementasi Kurikulum Merdeka masih banyak menuai sorotan. Di antaranya masih banyak guru yang menjalankan kurikulum baru itu karena kewajiban.
“Padahal yang lebih penting adalah perubahan mindset. Kurikulum Merdeka jangan hanya dimaknai sebagai program saja,” kata pendiri Gerakan Sekolah Merdeka (GSM) Muhammad Nur Rizal.
Dia menjelaskan bila Kurikulum Merdeka dimaknai sebagai sebuah program, tidak menutup kemungkinan hanya bertahan di kabinet ini saja. Setelah era pemerintah Presiden Joko Widodo berakhir di 2024 nanti, kurikulum diganti lagi dengan yang baru.
Dia memperkirakan akhir pemerintah Joko Widodo nanti, ada sekitar 75 persen sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka. Selain itu, Rizal mengatakan, di lapangan banyak guru yang mengeluhkan kesulitan menerapkan metode atau strategi mengajar di Kurikulum Merdeka.
Sebab, pelatihan yang dijalankan oleh pemerintah, belum banyak dirasakan oleh guru. Menurut Rizal, guru-guru yang berkesempatan mengikuti pelatihan guru penggerak belum banyak.
Rizal mengusulkan supaya dibuat wadah guru-guru untuk saling belajar. “Supaya mereka bisa belajar langsung dari rekan sejawatnya,” katanya.
Pada intinya Rizal menekankan mindset pembelajaran harus diubah. Dia mengatakan meski namanya Kurikulum Merdeka, ternyata masih menjadikan nilai siswa sebagai patokan. Akibatnya guru masih dituntut urusan administrasi yang diseragamkan. (jpc/rdh/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!