Izin Dicabut, 60 Rekening Dibekukan, ACT Sebut Keputusan Itu Reaktif

===============

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Keputusan itu diambil setelah ditemukan indikasi pelanggaran aturan sebagai penyelenggara pengumpulan uang dan barang (PUB).

Pengumuman pencabutan izin ACT itu disampaikan Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy di Jakarta kemarin (6/7). ’’Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial,’’ katanya. Mantan mendikbud itu mengatakan Kemensos masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos soal ketentuan sanksi lebih lanjut.

Kemensos juga akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin serupa yang diberikan kepada lembaga sejenis. Tujuannya memberikan efek jera.

Sebelum memutuskan pencabutan izin itu, Kemensos sudah mengundang yayasan ACT pada Selasa (5/7). Pada kesempatan itu Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus lainnya hadir untuk memberikan klarifikasi. Khususnya, soal penggunaan dana yang mereka kumpulkan untuk kegiatan operasional Yayasan ACT. Termasuk untuk gaji dan fasilitas mewah para petingginya.

Untuk kegiatan pengumpulan sumbangan atau sejenisnya, ada rujukan di Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 29/1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Bunyi ketentuannya adalah pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Hasil klarifikasi Kemensos terhadap Yayasan ACT, Ibnu Khajar mengatakan mereka rata-rata menggunakan 13,7 persen dari hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai biaya operasional yayasan. Menurut Kemensos, persentase itu tidak sesuai batasan maksimal 10 persen sesuai PP 29/1980 tadi. Bahkan untuk PUB kegiatan bencana, seluruhnya harus disalurkan kepada masyarakat. Tidak boleh ada pemotongan untuk biaya operasional yayasan.

Pimpinan ACT langsung merespons adanya keputusan pencabutan izin dari Kemensos tersebut. Ibnu Khajar mengatakan, mereka terkejut atas keputusan pencabutan izin tersebut. ’’Kami telah menunjukkan sikap kooperatif (dengan mendatangi Kemensos untuk klarifikasi, Red),’’ katanya di kantor ACT kemarin sore. Dia juga mengatakan ACT sudah menyiapkan data pengelolaan keuangan yang diminta Kemensos.

Dalam kesempatan yang sama, tim legal Yayasan ACT Andri TK menilai, keputusan pencabutan izin yang diambil Kemensos terlalu reaktif. Di dalam Permensos 8/2021 tentang PUB ada skema atau tahapan penjatuhan sanksi. Mulai sanksi teguran tertulis, penangguhan izin, dan paling akhir adalah pencabutan izin. Dia mengatakan, sampai saat ini Yayasan ACT belum pernah mendapatkan sanksi teguran tertulis.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir transaksi 60 rekening atas nama Yayasan ACT, kemarin. Puluhan rekening itu tercatat di 33 penyedia jasa keuangan atau lembaga perbankan. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut hasil kajian PPATK terkait ACT.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah menemukan indikasi bahwa kegiatan pengumpulan dana oleh ACT tidak dilakukan secara akuntabel. Itu tergambar dari sporadisnya perputaran uang di lembaga filantropi tersebut. Padahal, organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran sumbangan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Prinsip itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Perpres tersebut mengisyaratkan badan penghimpun dana wajib mengidentifikasi pemberi dan penerima sumbangan.

Nah, hasil penelusuran PPATK, dana yang dihimpun ACT tidak semata-mata disalurkan kepada penerima sumbangan. Tapi juga dikelola untuk kegiatan bisnis tertentu. Tentu saja bisnis itu berorientasi profit atau menghasilkan keuntungan. ”Ada lapisan (bidang usaha) yang terkait dengan investasi, ini transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis,” ungkap Ivan.

Mirisnya, transaksi bisnis ke bisnis tersebut terafiliasi dengan perusahaan yang dimiliki pengurus Yayasan ACT. Ivan menyebut ada satu entitas perusahaan milik pendiri yang melakukan transaksi dengan ACT hingga mencapai Rp 30 miliar dalam kurun waktu dua tahun. ”Itu (bidang usaha) dimiliki langsung oleh pendirinya,” jelasnya.

Kajian database PPATK sejauh ini melihat bahwa perputaran uang di ACT mencapai Rp 1 triliun. Berdasarkan laporan periode 2014-2022, ada 10 negara paling besar yang masuk lingkaran transaksi tersebut. Baik sebagai pemberi maupun penerima dana. Di antaranya Jepang, Turki, Inggris, Malaysia, Singapura, Amerika, Jerman, Hong Kong, Australia, dan Belanda.

”Angkanya paling tinggi sekitar Rp 20 miliar. Itu terkait negara. Tapi di sini kita tidak bicara ada (transaksi) yang salah,” jelasnya. PPATK melihat transaksi dari dan ke luar negeri itu kemungkinan besar masih berkaitan dengan aktivitas ACT di luar negeri. Misalnya terkait dengan penyaluran bantuan untuk korban kemanusiaan di beberapa negara.

Namun, PPATK tidak memungkiri bahwa ada beberapa transaksi ACT yang diduga terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri. Baik transaksi secara langsung maupun tidak. Dari beberapa nama yang dikaji PPATK muncul satu penerima dana ACT yang pernah ditangkap kepolisian Turki karena terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Al Qaeda.

”Tapi (aliran dana ke partisipan Al Qaeda, Red) masih dalam kajian lebih lanjut, apakah memang ditujukan untuk aktivitas lain (selain sumbangan, Red) atau secara kebetulan,” terang Ivan. Terkait hal tersebut, PPATK mengaku sudah mengirimkan analisisnya kepada aparat penegak hukum. (wan/tyo/cak/dwi/k16)