Pulau Zona Merah, Ternak di Jawa, Sumatra, dan Lombok Dikunci

=============

Hewan dari pulau yang masuk kategori merah dilarang masuk ke pulau lainnya. Kepala Pusat Karantina Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Wasisa Putra mengatakan, pemerintah menetapkan zonasi pulau warna merah dan hijau terkait kasus PMK. Zona hijau adalah pulau yang belum ada kasus PMK-nya. Adapun zona merah adalah pulau yang 70 persen provinsi di dalamnya terkonfirmasi kasus PMK.

’’Saat ini kita tahu ada pulau yang lebih dari 70 persen provinsinya PMK. Yaitu Pulau Jawa, Sumatra, dan Lombok,’’ kata Wisnu, Rabu (6/7). Dia menjelaskan, hewan ternak dari pulau hijau bisa dilalulintaskan ke pulau zona hijau dan zona merah. Sementara hewan ternak dari zona merah tidak boleh dikirim ke pulau zona hijau dan zona merah.

Pada tingkat lebih kecil lagi ada provinsi merah. Yaitu provinsi yang 50 persen kabupaten/kota di dalamnya terkonfirmasi kasus PMK. Kemudian, provinsi hijau yang sama sekali belum ada kasus PMK. Dia menuturkan, pengawasan lalu lintas pergerakan hewan ternak di lapangan diawasi secara berjenjang. Mulai Satgas Penanganan PMK level provinsi sampai di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. Selain itu, dilakukan pengawasan oleh petugas karantina. Di setiap titik masuk di bandara dan pelabuhan dilakukan disinfeksi terhadap ternak dan alat angkutnya.

’’Lalu lintas hewan diawali karantina 14 hari di titik pintu keluar,’’ katanya. Setelah mengantongi dokumen-dokumen persyaratan kesehatan, hewan yang sudah dikarantina selama 14 hari itu bisa dikirim ke daerah tujuan.

Ahli Virologi dari Universitas Udayana I Gusti Ngurah Mahardika mengungkapkan, dalam kondisi persebaran yang cukup parah saat ini, langkah ideal adalah melakukan pembatasan berupa stand still order. “Jadi ternak diam di kandang. Tidak boleh melakukan perjalanan keluar. Pembatasan tidak hanya dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Aturan karantina hewan seperti itu,” papar Mahardika pada Jawa Pos kemarin (6/7).

Sebelumnya, Satgas Nasional PMK menetapkan bahwa hewan ternak rawan PMK masih bisa melakukan perjalanan jarak jauh, bahkan antarwilayah dengan persyaratan ketat. Yakni, karantina 14 hari dengan pengawasan otoritas veteriner setempat.

Selain stand still order, yang dibutuhkan adalah testing dan tracing yang memadai. Mahardika mengungkapkan bahwa tracing dan testing pada hewan memiliki prinsip yang agak berbeda dengan tracing pada virus yang menyebar di antara manusia.

“Kalau kita testing hewan, misalnya dalam satu flock (kawanan, Red), cukup dites salah satu. Kalau dinyatakan positif, maka satu flock tersebut harus dikarantina. Beda dengan Covid-19 yang setiap orang mesti dites satu per satu,” jelas Mahardika.

Persebaran PMK ini, kata Mahardika, juga didukung kontak dengan manusia. Sehingga, karantina tidak cukup hanya pada hewan. Virus PMK diketahui juga bisa menular pada manusia meskipun rata-rata tanpa gejala. Jadi, tanpa standstill order, kata Mahardika, bahkan manusia pun bisa menularkan virus pada hewan-hewan lain yang dia kunjungi.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Satgas Penanganan PMK serta rombongan DPRD Provinsi Jatim pada Selasa (5/7). Dalam pertemuan itu, beberapa masukan disampaikan. Termasuk perlunya bansos dan relaksasi kredit bagi peternak yang terdampak PMK.

Susiwijono menjelaskan, Satgas sudah menerbitkan beberapa Surat Edaran (SE) dan Inmendagri serta mendorong percepatan vaksinasi. ‘’Untuk dampak ekonomi, khususnya guna meringankan beban kredit para peternak yang melalui KUR (kredit usaha rakyat), saat ini sedang dibahas bagaimana program yang paling tepat untuk melakukan semacam relaksasi melalui restrukturisasi KUR untuk para peternak terdampak,’’ jelasnya kemarin.

Susiwijono sangat mengapresiasi berbagai informasi lapangan, masukan, dan usulan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, hal itu penting untuk perumusan kebijakan selanjutnya. ’’Saat ini satgas sedang mengejar penyelesaian berbagai regulasi, mekanisme, pembiayaan, dan penanganan dampak ekonomi PMK,’’ jelasnya.

Hingga 4 Juli 2022, wilayah Indonesia yang terdampak PMK tercatat mencapai 21 provinsi, 231 kabupaten/kota dengan kondisi 317.889 ekor ternak sakit, 106.925 ekor sembuh, 3.489 ekor potong bersyarat, dan 2.016 ekor mati.

Terkait vaksinasi, terdapat 285.307 ekor ternak yang sudah divaksin di 19 provinsi, 212 kabupaten/kota dengan rincian 281.031 sapi, 2.289 kerbau, 1.843 kambing, 142 domba, dan 2 babi.

Di Jawa Timur, tercatat seluruh kabupaten/kota (38 kabupaten/kota) sudah terdampak PMK. Terdiri atas 547 kecamatan yang terdampak. Adapun jumlah kasus yang sakit 125.633 ekor, sembuh 24.568 ekor, potong bersyarat 930 ekor, dan mati 752 ekor. Vaksinasi yang digencarkan telah dilakukan bagi 134.855 ekor ternak, di antaranya terhadap 134.721 sapi, 1 kerbau, dan 133 kambing.

Koordinator Tim Pakar Satgas PMK Prof Wiku Adisasmito menyampaikan, penanganan PMK memang paling efektif melalui vaksinasi. Namun, peternak bisa melakukan cara terbaik untuk mengatasi penyebaran kasus PMK. ’’Yakni dengan sistem sanitasi yang baik dan peningkatan kondisi kesehatan ternak,’’ jelasnya.

Wiku menjelaskan, untuk menyiapkan panduan dasar penanganan PMK, Satgas PMK telah mengeluarkan 3 Surat Edaran (SE). Yakni SE Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah, SE Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku, dan SE Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

Sekretaris Satgas Penanganan PMK Elen Setiadi juga menyampaikan bahwa instansinya telah menerbitkan Inmendagri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan PMK di daerah. Inmendagri itu memberikan instruksi kepada para gubernur/bupati/wali kota yang daerahnya terpapar PMK untuk menentukan zonasi pengendalian lalu lintas hewan, membentuk Satgas PMK di daerah, menentukan status situasi dan sebaran PMK, mengendalikan dan menanggulangi PMK bersama TNI/Polri, Kejaksaan, BPKP dan semua pihak terkait. (wan/tau/dee/oni/jpg/dwi/k16)