JAKARTA – Judicial Review (JR) terkait Presidential Threshold (PT) 20 persen sudah berulang kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, tidak satu pun yang diterima. Kali ini gugatan diusung PKS. Munculnya partai politik (parpol) sebagai pihak penggugat menjadikan legal standing permintaan JR tersebut lebih jelas.
M Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik, mengatakan bahwa langkah PKS itu telah sesuai Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, MK selalu cenderung menolak gugatan PT 20 persen dengan alasan penggugatnya tidak punya hak hukum yang sah untuk melayangkan gugatan. Berdasar UU, pemilik legal standing gugatan adalah parpol.
Jamiluddin optimistis, gugatan PKS akan bisa diterima MK. Jika MK mengabulkan gugatan tersebut, peluang untuk melahirkan calon presiden (capres) alternatif terbuka lebar. “Partai politik peserta pemilu dengan sendirinya dapat mengajukan pasangan capres-cawapres,” terang pengajar Universitas Esa Unggul itu (6/7).
Dia menambahkan bahwa jika ada banyak pasangan capres-cawapres, oligarki akan kesulitan cawe-cawe. Oligarki tidak lagi dapat mendikte pasangan capres-cawapres yang mereka inginkan. Di samping itu, beragamnya pasangan capres-cawapres dapat juga meminimalkan polarisasi politik Tanah Air. Politik semacam itu hanya memperkuat politik identitas yang mengancam keutuhan NKRI.
Selayaknya MK mengabulkan gugatan PKS. ‘’Keputusan itu dapat semakin menguatkan demokrasi di Tanah Air, sekaligus terpilihnya pasangan presiden-wakil presiden yang berkualitas,’’ papar mantan dekan Fikom IISIP Jakarta tersebut.
PKS resmi mendaftarkan uji materi Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya soal PT 20 persen, ke MK kemarin (6/7). Gugatan itu didaftarkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy.
Kepada media, Syaikhu menyebutkan bahwa permohonan dibuat dalam dua perkara berbeda. Yakni permohonan atas nama partai dan permohonan perorangan dari Salim Segaf Al Jufri. Dengan cara itu, ada dua legal standing yang digunakan.
Syaikhu menjelaskan, ada tiga alasan utama pihaknya menggugat norma PT ke MK. Pertama, ada aspirasi dari sebagian masyarakat yang meminta penghapusan PT 20 persen. “Keputusan tersebut diambil setelah kami bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak aturan PT 20 persen,’’ ujar Syaikhu.
Alasan lain yang dia ungkapkan adalah keinginan untuk menyehatkan sistem demokrasi. Sebab sistem yang sekarang menutup peluang lebih banyak lahirnya calon presiden dan calon wakil presiden. Otomatis, cara itu juga akan menekan polarisasi di tengah masyarakat. ‘’Akibat hanya ada dua kandidat capres dan cawapres,’’ ungkap Syaikhu.
Sebelumnya, tim hukum PKS telah mengkaji sekitar 30 permohonan uji materi terkait PT yang pernah diajukan ke MK. Tujuannya adalah agar bisa mengikuti alur pemikiran MK. Dalam banyak putusan, MK menyebutkan bahwa angka PT itu adalah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi hak pembentuk undang-undang.
‘’PKS sepakat dengan argumen ini. Namun, open legal policy seharusnya disertai dengan landasan rasional dan proporsional agar tidak bertentangan dengan UUD 1945,’’ kata Syaikhu.
Berdasar kajian tim hukum PKS, lanjut dia, hingga saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait munculnya besaran angka PT 20 persen. Sebaliknya, pihaknya menilai angka yang rasional dan proporsional ada di kisaran 7–9 persen kursi DPR.
Dia berjanji, dasar perhitungan itu akan disampaikan pada MK. Oleh karena itu, dia memohon kepada MK untuk memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. “Agar rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden terbaik,’’ pingkas Syaikhu. (lum/far/hep/jpg/dwi/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!