JAKARTA – Partai politik di Senayan mendesak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu. Aturan itu dibutuhkan sebagai payung hukum penetapan daerah pemilihan (dapil). Yakni, dapil di tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Setelah PAN dan Partai NasDem, giliran PDI Perjuangan (PDIP) yang mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu Pemilu. Anggota komisi II dari Fraksi PDIP M Rifqinizamy Karsayuda menilai kebutuhan Perppu Pemilu sudah mendesak. ’’Hal itu terkait tiga DOB Papua dan IKN Nusantara sebagai daerah pemilihan baru di UU Pemilu,’’ terangnya, Senin (11/7).
Sebab, kata Rifqi, belum ada pembicaraan untuk merevisi UU Pemilu. Padahal, dapil baru di wilayah-wilayah itu harus diakomodasi pada Pemilu 2024.
Menurut dia, selain mengakomodasi dapil, perppu juga penting untuk memitigasi beberapa norma dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada. Misalnya, jumlah kursi, keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, serta mekanisme sengketa penanganan pemilu dan pilkada yang terkodifikasi.
PKS pun menyuarakan hal serupa. Anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan, setelah UU tentang DOB Papua disahkan, presiden perlu segera mengeluarkan Perppu Pemilu. ’’Perppu untuk mengakomodasi alokasi kursi di tiga provinsi baru,’’ ucapnya, kemarin.
Sebenarnya, kata Mardani, lebih kuatnya adalah melakukan revisi UU Pemilu. Namun, waktunya sudah mepet, sehingga pilihan jatuh pada perppu. Sebab, peraturan itu bisa dikeluarkan tanpa ada pembahasan panjang antara DPR dan pemerintah. (lum/c18/bay/jpg/dwi/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!