Menko PMK sekaligus Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy akhirnya buka suara soal latar belakang pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur. Dia mengatakan, pembatalan pencabutan izin itu sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.
Kebijakan pemerintah terhadap Pesantren Shiddiqiyyah memang mengundang banyak pertanyaan. Pada 7 Juli lalu, Kemenag mengumumkan pencabutan izin Shiddiqiyyah. Pertimbangannya, pimpinan pesantren itu adalah pelaku pencabulan santri. Kemudian, pesantren ikut menghalangi penangkapan pelaku yang telah ditetapkan sebagai buron (daftar pencarian orang/DPO) oleh kepolisian.
Tak berselang lama, tepatnya 11 Juli, Muhadjir mengumumkan bahwa Ponpes Shiddiqiyyah bisa beroperasi seperti biasa. Dia meminta Setjen Kemenag untuk menormalkan kembali izin operasional ponpes itu.
Ditemui di kantor Kemenko PMK kemarin (12/7), Muhadjir mengaku telah mendapat restu dari Presiden Jokowi terkait keputusan pembatalan pencabutan izin Ponpes Shiddiqiyyah. Terlebih, saat ini posisinya hanya ad interim. ’’Tentu saja, saat akan mengambil keputusan, saya pasti meminta arahan presiden,’’ ujarnya.
Keputusan itu pun diambil setelah dilakukan telaah atas kasus yang terjadi. Hasilnya, tidak ada keterkaitan antara pondok pesantren secara kelembagaan dengan kasus kekerasan seksual yang diproses secara hukum. Menurut dia, kasus itu adalah ulah oknum. Yang bersangkutan telah menyerahkan diri. Pihak-pihak yang menghalangi aparat dalam upaya penangkapan tersangka juga ditindak.
’’Karena itu, atas arahan Bapak Presiden, sebaiknya pencabutan status izin operasional dibatalkan,’’ ucapnya. Hal itu demi melindungi kepentingan belajar ribuan santri di ponpes tersebut. Kegiatan belajar-mengajar harus tetap berjalan. Untuk memastikan hal itu, status pondok pesantren dan anak-anak di sana mesti dipulihkan.
’’Mereka yang diduga melakukan tindak pidana silakan diproses. Biarkan pondoknya berjalan normal,’’ tutur mantan Mendikbud tersebut. Kendati demikian, pihak ponpes juga dituntut segera melakukan perbaikan manajemen. Jadi, ada jaminan bahwa proses belajar santri bisa berjalan dengan baik.
Pesantren Shiddiqiyyah memang memiliki kedekatan tersendiri dengan Jokowi. Khususnya pada 2014 di tengah-tengah masa pemilihan presiden. Pada 28 Juni 2014, Jokowi bertemu dengan pemimpin dan pengasuh Shiddiqiyyah. Pengurus Pesantren Shiddiqiyyah Masrukhan Mu’thi saat itu berkata bahwa sekitar 5 juta santri dan pengikut Shiddiqiyyah insya Allah mendukung Jokowi.
Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah setuju dengan dibatalkannya pencabutan izin Shiddiqiyyah. ’’Yang dihukum adalah pelakunya. Bukan lembaganya,’’ tegasnya. Menurut dia, para santri, guru, dan orang-orang yang bekerja di pesantren tidak boleh dikorbankan hanya karena perilaku seorang oknum.
Dia melanjutkan, maraknya kasus kekerasan seksual di pesantren mendesak diaktifkannya peran komite pesantren. Selayaknya komite sekolah, komite pesantren bisa dibentuk dengan melibatkan beberapa unsur. Termasuk perwakilan orang tua santri dan jajaran Kemenag setempat.
’’Tugas komite pesantren, antara lain, mengawasi proses belajar-mengajar di asrama atau pondok,’’ katanya. Juga, mengawasi interaksi guru dengan santri, santri dengan santri, dan lainnya. Sehingga dapat mencegah hal-hal negatif, termasuk kekerasan seksual atau segala bentuk perundungan.
Munculnya beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren belakangan direspons oleh Ketua MUI Asrorun Ni’am Sholeh. Dia menuturkan, orang tua tak perlu khawatir memasukkan anaknya ke pesantren untuk menimba pendidikan. Baginya, pesantren adalah lembaga pendidikan alternatif terbaik tempat pendidikan sekaligus pengasuhan anak-anak saat ini.
Asrorun mengatakan, pengasuhan di pesantren berbasis keteladanan. Kemudian, ada semangat kebersamaan, kesederhanaan, dan kedisiplinan. Semua karakter itu dibentuk dengan pembinaan akhlak yang baik. ’’Pesantren tetap pilihan terbaik untuk pendidikan karakter,’’ jelasnya.
Yang perlu jadi perhatian orang tua adalah lebih selektif dalam memilih pondok pesantren untuk putra-putrinya. Minimal, orang tua mengetahui kurikulum dan metode dalam pengajaran kesehariannya. Orang tua harus memahami kondisi faktual lingkungan pesantren. Termasuk siapa saja pengasuhnya, mata pelajaran yang diajarkan, dan aktivitas para santri sehari-hari.(mia/jpc)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!