Usut Dugaan Suap Mardani Maming, KPK Usut Aliran Uang PT Prolindo

Meski memang lembaga antirasuah belum secara resmi mengumumkan Mardani Maming sebagai tersangka. KPK mendalami aktivitas keuangan dari PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), hal ini ditelisik penyidik KPK dari saksi Manajer Keuangan PT PCN, Novita Tanudjaja pada Selasa (12/7). 

“Tim penyidik mengkonfirmasi pengetahuannya antara lain terkait dengan aktivitas dan proses keuangan di PT PCN,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7). 

Sementara itu, tiga saksi lainnya yakni Direktur PT. Permata Abadi Raya (PAR) Tahun 2013-2020, Wawan Surya; Komisaris PT. Angsana Terminal Utama (PT ATU), Muhammad Bahruddin; dan pihak swasta, Andy Cahyadi mangkir dari panggilan KPK. Lembaga antirasuah mengultimatum ketiga saksi untuk kooperatif menghadiri pemeriksaan saksi di KPK.

“Ketiga saksi tersebut tidak hadir dan tanpa konfirmasi pada Tim Penyidik terkait alasan ketidak hadirannya. KPK mengingatkan agar para saksi kooperatif untuk hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya,” tegas Ali.

Sebelumnya, Mardani H. Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Maming yang juga merupakan Bendahara Umum PBNU itu juga masuk daftar orang yang dicegah bepergian ke luar negeri sampai 16 Desember 2022 mendatang. 

Permohonan cegah tersebut diajukan KPK kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) bersamaan dengan dimulainya penyidikan dugaan korupsi yang ditengarai melibatkan Maming.

Selain Maming, lembaga antirasuah juga mengajukan pencegahan ke imigrasi untuk adik kandung Maming, yakni Rois Sunandar. Permohonan pencegahan untuk adik-kakak itu dikirim bersamaan ke Ditjen Imigrasi pekan lalu.

Status tersangka Maming tertera dalam surat permohonan cegah ke luar negeri. Dalam surat itu disebutkan, Maming terlibat dalam dugaan korupsi terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Posisi Maming dalam kasus itu adalah bupati Tanah Bumbu periode 2010–2018. 

Sebelum menjadi Bendum PBNU, Maming memang pernah menjabat bupati Tanah Bumbu selama dua periode pada 2010–2015 dan 2016–2018. Bukan hanya itu, ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel tersebut juga pernah menjabat anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009–2010. (jpc)