JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) membantah kabar menutup-nutupi kemunculan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Khususnya, dugaan kasus PMK yang sejatinya muncul di tanah air pada 2015. Kabar itu sebelumnya diungkap oleh Ombudsman pada Kamis (14/7) lalu.
Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kementan Wisnu Wasisa Putra di Jakarta (15/7) menyatakan bahwa sebelum merebaknya kasus pada 2022, Indonesia masih tercatat sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi. Status itu diakui oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (World Organisation for Animal Health/OIE).
Wisnu mengatakan, sejak merebaknya virus PMK, Badan Karantina Pertanian (BKP) telah menjaga 957 pintu yang berisiko menjadi akses masuk dan keluarnya hama penyakit hewan dan tanaman. Dia mengatakan, dalam situasi wabah PMK seperti sekarang ini, BKP melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di pintu keluar-masuk yang resmi. Meliputi bandara, pelabuhan laut, sungai, dan pos lintas batas.
’’Pemeriksaan dilakukan secara klinis, fisik, dan dokumen kesehatan lainnya. Selain itu, juga dilakukan pengamatan selama masa karantina 15 hari,’’ ujar Wisnu. Dia mengakui dengan luas dan banyaknya pulau di Indonesia serta panjangnya garis pantai, ada potensi masuknya hewan ilegal. Untuk setiap masuknya hewan secara ilegal, akan langsung dilakukan pemusnahan. Misalnya, yang dilakukan beberapa waktu lalu di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Personel BKP Kementan memusnahkan kambing yang didatangkan secara ilegal dari Thailand.
’’Pemusnahan dilakukan pada 10 April 2022,’’ tuturnya. Selain itu, pemerintah menetapkan wilayah garis pantai timur Pulau Sumatera sebagai zona rawan penyelundupan hewan ternak. Untuk itu, pemantauan di zona tersebut terus diperkuat. Termasuk melibatkan personel TNI dan Polri.
Sebelumnya, dugaan munculnya kasus PMK pada 2015 disampaikan anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika. Dia mengatakan, ada beberapa daerah yang melaporkan kasus PMK pada 2015. Di antaranya, DKI Jakarta, Gunung Sindur (Bogor), dan Tangerang. Tetapi, dia mengatakan pemerintah menutup-nutupi kasus PMK di 2015 itu kepada publik. ’’Itu berdasarkan informasi dan dokumen yang dikumpulkan Ombudsman,’’ ungkapnya. (wan/c6/cak)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!