JAKARTA–Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal melakukan investigasi pada seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). Fokusnya pada sistem penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Langkah itu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus suap yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) pada Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila).
Hal itu disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, kemarin (23/8). Nadiem memastikan, pihaknya telah mengambil langkah tegas untuk memastikan proses hukum berjalan. Termasuk, proses investigasi internal yang tengah dilakukan oleh Kemendikbud di Unila.
Dalam proses tersebut, Nadiem menegaskan tak ada konflik kepentingan. Ini dibuktikan dengan penunjukan pelaksana tugas (plt) rektor yang dijabat oleh pejabat Eselon II dari kementerian yang dipimpinnya. ”Agar objektivitas dan kebenaran yang menang di akhir,” tegasnya.
Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Kemendikbudristek Nizam menambahkan, pihaknya telah menugaskan Mohammad Sofwan Effendi, pejabat Eselon II Ditjen Dikti Ristek untuk menjabat Plt rektor Unila. Penunjukan pejabat dari luar Unila ini sengaja dilakukan guna menjaga objektivitas investigasi yang tengah berjalan.
”Karena kalau mengambil internal Unila, akan sulit menuntaskan permasalahan ini dan mengembalikan kepercayaan publik,” paparnya.
Nizam menerangkan, kejadian OTT oleh KPK pada Rektor Unila Karomani sangat memprihatinkan dan membuat shocked. Sebab, kasus tersebut terjadi saat pihaknya sedang berupaya menata kampus-kampus menjadi zona integritas. ”Ulah oknum yang sangat mencederai,” keluh Nizam.
Anggota Komisi X sepakat agar Kemendikbudristek melakukan pembenahan menyeluruh pada proses seleksi mahasiswa baru jalur mandiri. Bahkan, anggota Komisi X Fraksi PDIP Andreas Pareira meminta jalur penerimaan ini ditiadakan. ”Kami meminta dievaluasi kembali, bahkan pola perekrutan mandiri ini dihapus saja,” tegasnya.
Evaluasi menyeluruh pada proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ini diamini Anggota Komisi X Putra Nababan. Dia mengusulkan agar proses pendaftaran hingga pengumuman jalur mandiri dibuat transparan. ”Harus tersistem dan online sejak rekrutmen sampai pembayaran. Harus terang benderang,” ungkap politikus PDIP tersebut.
Terkait evaluasi ini, Nizam mengatakan, pihak Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) sudah beberapa kali rapat untuk mendalami dan mempelajari agar seleksi mahasiswa baru betul-betul terjaga marwahnya. Hal serupa juga tengah dilakukan Ditjen Dikti Ristek bersama Irjen Kemendikbudristek pada sisi regulasi. Sehingga diharapkan, seleksi mahasiswa baru bisa terjaga dengan baik.
Sebagai informasi, Rektor Unila Karomani terkena OTT KPK dalam kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2022 jalur mandiri, Jumat (19/8). Selain Karomani, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya. Yakni, Andi Desfiandi sebagai pemberi, Heryandi (wakil rektor I Bidang Akademik) dan Muhammad Basri (ketua Senat Unila) sebagai penerima. (mia/oni/jpg/dwi/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!