JAKARTA – Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin menguat. Itu terlihat dari rencana pemerintah mengganggarkan bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi jika harga BBM naik.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bansos akan diberikan bila harga pertalite dan solar subsidi naik. “Sehingga exercise-nya bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi, bukan hanya terkait penyesuaian atau pembatasan (BBM), tetapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan,” ujarnya ditemui di istana kepresidenan Jakarta, (24/8).
Pemerintah, lanjut dia, sangat memahami kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak bagi masyarakat. Terutama pada aspek daya beli yang akan tergerus. Karena itu, pihaknya terus mematangkan skema dan penghitungan terkait seluruh variabel tersebut. “Tentu ada dampak, baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap, kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan berpengaruh terhadap inflasi. Nah itu semua sedang dikalkulasi,” imbuh ketua umum Partai Golkar itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pemerintah belum sampai pada kesimpulan dan masih akan membahas kembali rencana kenaikan harga BBM. “Kami akan bahas lagi,” ujarnya ditemui di tempat yang sama.
Menurut dia, beberapa aspek akan dipertimbangkan. Di antaranya, aspek daya beli masyarakat, kemampuan pendanaan pemerintah, serta antisipasi kemungkinan meningkatnya keperluan energi pada akhir tahun ini. “Ketersediaan energi terbatas, harganya bisa meningkat (karena) mau masuk musim dingin di luar (negeri) sekarang. Kami harus upayakan penuhi, paling enggak listrik untuk manfaatkan maksimum capacity baseload dalam negeri,” jelas dia.
Kemarin sore, sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi terkait harga BBM di kantor Kemenko Perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir serta para staf khusus turut hadir. Namun, saat rapat berakhir, mereka kompak menghindari awak media.
Ditemui setelah rapat itu, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede menyatakan, seluruh keputusan detail terkait harga BBM bersubsidi harus menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya tidak tahu, (tanya ke) Pak Menko saja. Tadi bahas dampaknya (subsidi BBM) terhadap perekonomian. Detailnya tunggu saja dari Bapak Presiden, semua opsi kami cari yang terbaik,” tuturnya.
Menurut dia, penghematan anggaran untuk subsidi masih bisa dilakukan dengan tidak perlu memangkas pos lain dan harga minyak yang sedang turun juga masuk hitungan. “Bisa diatur. Kalau subsidi bisa dihemat, kalau pemangkasan anggaran lain tidak. Harga minyak lagi turun juga kami pertimbangkan,” tutupnya.
Sri Mulyani dalam kesempatan sebelumnya sempat memaparkan skenario bila harga BBM terpaksa naik. Yakni, pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bansos yang alokasinya bersumber dari sisa program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Jumlahnya Rp 18 triliun.
“Cadangan bansos itu memang tadinya didesain apabila guncangan harga, terutama kalau harga BBM atau listrik tidak bisa tertahan, dan kemudian harus dilakukan adjustment, maka perlu suatu bantalan sosial tambahan,” jelas dia.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan, pihaknya akan mencermati kapan waktu yang tepat untuk meluncurkan dana cadangan bansos tersebut. Yang jelas, dana itu sudah tersedia dan siap disalurkan. “Anggarannya sudah tersedia, mudah-mudahan cukup untuk merespons kenaikan-kenaikan harga dan lain sebagainya yang bisa terjadi sampai akhir tahun ini,” katanya. (dee/JPG/rom/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!