Migrasi Dokumen Kependudukan dari Fisik ke Digital, Hemat sampai Rp 100 M Per Tahun

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa penghematan datang dari pos pengadaan blangko dokumen kependudukan. Jika dokumennya digital, negara tidak perlu berbelanja blangko lagi. ’’Dengan Digital ID, warga bisa memindahkan dokumen KK (kartu keluarga) dan e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) ke HP,” ujarnya (28/8).

Lewat aplikasi yang dipasang pada smartphone, identitas penduduk bisa diakses secara digital. Digital ID itu meliputi KTP, KK, dan akta. Mereka yang membutuhkan dokumen-dokumen penting tersebut untuk urusan administrasi bisa menunjukkannya secara lebih praktis. Baik berupa QR code maupun foto identitas.

Zudan menyatakan bahwa program tersebut sedang diujicobakan saat ini. Penerapan Digital ID tengah diujicobakan secara terbatas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di dinas dukcapil. Seluruh ASN dukcapil di 514 kabupaten/kota menjadi responden.

Mengapa ASN dukcapil saja yang mengujicobakan Digital ID? Sebab, Zudan ingin para pegawai dukcapil tersebut sekaligus menyosialisasikan Digital ID kepada masyarakat. ’’Bisa dimulai dengan menawarkan ke PNS,” kata pria asal Sleman itu.

Jika nanti Digital ID sudah berlaku, akan lebih mudah bagi masyarakat memindahkan data mereka ke format digital. Mereka hanya membutuhkan salinan data untuk membuat bukti identitas digital. ’’Masyarakat yang sudah membuat identitas digital tidak perlu lagi memegang e-KTP yang fisik,” terang Zudan. Namun, itu tidak lantas membuat dokumen yang fisik tidak berlaku lagi.

Zudan menambahkan bahwa Digital ID merupakan cara dukcapil menjawab tantangan zaman. Sebab, kini masyarakat lebih akrab dengan segala yang digital. ’’Agar bisa mempercepat proses pelayanan adminduk sekaligus menghemat anggaran,” tandasnya. (far/c7/hep)