BLT BBM Pertama Diluncurkan di Papua

Penyerahan BLT BBM pertama ini dilakukan di Kantor Pos Sentani. “Hari ini (Rabu, 31/8) kita telah memulai pembagian BLT BBM," tutur Jokowi. Dia merincikan, bantuan ini akan diterima selama empat bulan. Setiap bulan diberikan Rp 150.000. Namun, penerima akan mendapatkan setiap dua bulan senilai Rp 300.000. 

Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut, tujuannya guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. “Agar konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya. 

Bantuan BBM ini juga diberikan kepada pekerja. Ada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta yang mendapat bantuan ini. "Juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja," ungkapnya. Nilai bantuannya sama, yakni Rp 150.000 dan diberikan untuk empat bulan. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pembagian BLT RP 600 ribu ini merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Pengalihan ini dilakukan lantaran subsidi BBM lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sejatinya bukan sasaran dari penerima subsidi. ”Karena semua disubsidi rata, sehingga subsidi yang besar ini dialukan ke warga miskin,” ujarnya. 

Dia pun turut menyampaikan, bahwa kenaikan harga BBM ini sejatinya dirasakan oleh seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. ”Nah kalau di luar negeri sana naik, maka kita juga karena kita harus beli minyak itu,” paparnya. 

Pencairan BLT ini ternyata belum diikuti dengan bantuan subsidi upah (BSU) yang juga akan jadi bantalan dari kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih dalam proses finalisasi sejumlah hal terkait BSU ini. Di antaranya, peraturan menaker untuk payung hukum pencairan BSU, konsolidasi data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dengan data pegawai TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penerima bansos lain. 

”Karena yang menerima ini bukan TNI, Polri, ASN, penerima PKH (program keluarga harapan, red), dan penerima program kartu pra kerja,” ujar Menaker ditemui usai acara peluncuran laporan potret kerawanan kerja pelaut perikanan di kapal asing oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), di Jakarta, Rabu (31/8). 

Konsolidasi juga dilakukan dengan pihak penyalur. Kali ini, selain bank himbara, Kemenaker juga berencana menggandeng PT Pos Indonesia. Memiliki pengalaman yang memadai dan lebih mudah dijangkau masyarakat menjadi alasan pelibatan PT Pos dalam penyaluran kali ini. ”Ditambah PT POS yang terbukti efektif untuk mempercepat penyaluran, karena seperti instruksi Pak Presiden untuk cepat dan tepat,” ungkapnya. 

Disinggung soal syarat calon penerima, Ida mengatakan, salah satu yang harus dipenuhi nantinya ialah terkait batas kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, Juli 2022. Selain itu, calon penerima merupakan pekerja penerima upah dengan besaran Rp 3,5 juta per bulan.

Sebelumnya, data BPJS Ketenagakerjaan untuk program BSU 2021, dengan kriteria pekerja upah di bawah Rp 3,5 juta hanya berkisar 8,6 juta orang. Sementara, target penerima BSU 2022 mencapai 16 juta. Mengenai pemenuhan jumlah kuota tersebut, Ida tak memberi jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, bahwa data 16 juta tersebut sebelum dipadankan dengan syarat dan ketentuan yang ada. ”Nanti kami cleansing dengan ketentuan tadi. Apakah semuanya sudah bukan PNS, TNI, Polri, penerima PKH,” ungkapnya.

(lyn/mia/dee/bil/lum/jpg/far)