JAKARTA – Beberapa hari terakhir beredar luas surat pernyataan wali santri Pondok Pesantren Gontor. Surat tersebut menuai polemik. Khususnya poin ketiga yang bunyinya, tidak melibatkan pihak luar pondok (aparat kepolisian, aparat hukum, dsb) dalam menyelesaikan urusan dengan Pondok Modern Darussalam Gontor.
Kementerian Agama (Kemenag) merespons beredarnya surat pernyataan wali santri Gontor tersebut. Di antaranya disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi. Dia mengaku sudah membaca surat tersebut. ’’Saya juga kan minta dievaluasi (suratnya),’’ katanya, Minggu (11/9).
Zainut mengatakan terkait kasus kekerasan yang berujung kematian seorang santri di Gontor Ponorogo, para wali santri diimbau tetap tenang. Selain itu dia meminta masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pondok Gontor. Zainut mengajak masyarakat untuk menjaga kepercayaan kepada pesantren sebagai lembaga yang aman bagi anak-anak untuk belajar.
’’Saya juga mendukung langkah kepolisian untuk memproses kasus ini,’’ tuturnya. Politikus PPP itu mengatakan secara hukum, para pelaku kekerasan yang membuat seorang santri di Gontor meninggal dunia harus mendapatkan sanksi yang setimpal. Sehingga bisa menghadirkan keadilan untuk keluarga korban. Selain itu juga bisa membawa efek jera sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
Zainut lantas menyampaikan rasa prihatin terhadap kekerasan yang menimpa mendiang Albar Mahdi bin Rusdi. Dia menjelaskan Menag Yaqut Cholil Qoumas sudah menugaskan Kantor Kemenag Ponorogo untuk melakukan pengecekan awal di tempat kejadian perkara. Kemudian juga meminta membentuk tim investigasi dan melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Selain itu Zainut mengatakan kepolisian setempat sudah turun tangan mengusut kasus ini. Dia berharap upaya dari berbagai pihak itu bisa menggali informasi secara lebih lengkap dan komprehensif. Selain itu urusan penegakan hukum, informasi itu penting untuk bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh Kemenag.
’’Semoga dengan adanya kejadian ini, pondok pesantren Gontor dan juga ponpes lainnya melakukan evaluasi dan perbaikan,’’ katanya. Khususnya mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi melahirkan tindakan kekerasan. Zainut meyakini bahwa yang terjadi di Ponpes Gontor adalah bentuk kelalaian dan tindakan pribadi dari oknum santri. Oknum tersebut sudah bertindak berlebihan dan melampaui batas kewajaran. Bukan bagian dari kebijakan umum dari pesantren Gontor.
Jawa Pos sudah berusaha menghubungi juru bicara Pesantren Gontor Noor Syahir mengenai surat pernyataan wali santri. Tetapi sampai Minggu (11/8) malam, Noor Syahid tidak merespons. Sebelumnya Kepala Kemenag Ponorogo Moh Nurul Huda membenarkan adanya surat persetujuan wali santri yang viral di dunia maya tersebut. (wan/jpg/far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!