JAKARTA – DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus bergerak cepat. Setelah mendapatkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM, jajaran pengurus yang dipimpin Plt Ketua Umum Mardiono langsung mendatangi kantor KPU kemarin (12/9).
Selain silaturahmi, agenda kunjungan itu bertujuan memperbarui data kepengurusan partai berlambang Kakbah tersebut. Yakni, pasca digantikannya Suharso Monoarfa dari pucuk pimpinan partai. Para pengurus PPP itu diterima langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Seusai pertemuan, Mardiono menjelaskan, perubahan data hanya dilakukan pada posisi Ketum. Sebagaimana janjinya, tidak ada kocok ulang kepengurusan pasca perubahan Ketum.
’’Apa yang saya sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum tadi ini adalah suatu rangkaian dari proses konstitusi partai kami,’’ ujarnya. Dengan perubahan tersebut, dia memastikan seluruh jajaran PPP siap menjalani proses lanjutan dari KPU.
Mardiono mengklaim internal PPP saat ini kondusif. Tidak ada dualisme. Dia juga menyebut sosok Suharso sebagai sahabat. Dia meyakini Suharso akan menunjukkan sikap negarawan dengan tidak melakukan upaya hukum.
Mardiono juga siap memberikan posisi baru kepada Suharso. ’’Nanti kami bicarakan dengan beliau dulu. Tapi, siapa pun pemimpinnya, kami semua adalah PPP,’’ tuturnya.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan komunikasi lanjutan. Salah satunya, mengagendakan pertemuan DPP PPP dengan Suharso. Agendanya adalah penguatan internal. ’’Insya Allah dalam minggu ini karena beliau masih sibuk di Bappenas, kami juga sibuk di DPR. Tapi, upayakan secepatnya,’’ katanya.
Lalu, bagaimana jika Suharso cs menempuh langkah hukum? Awiek –sapaan Achmad Baidowi– menyebut upaya tersebut sebagai hak asasi. Namun, dia menegaskan, dinamika yang terjadi belakangan ini sesuai dengan AD/ART partai.
Pada kesempatan lain, Suharso masih menjalankan tugasnya sebagai menteri PPN/kepala Bappenas. Kemarin dia mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo di istana untuk membahas IKN.
Ditemui seusai rapat, Suharso sempat memberikan sedikit keterangan kepada media. Saat dia bertemu dengan Jokowi, sempat ada pembicaraan terkait kondisi PPP. ’’Saya tadi bicara banyak soal itu (PPP, Red) dan soal IKN,’’ ungkapnya.
Sayangnya, dia tidak membeberkan lebih jauh. Ketika ditanya terkait dengan kepemimpinan Mardiono yang diakui pemerintah, Suharso memilih menghindar. Dia tidak membeberkan rencana yang dilakukan. ’’Nanti saya selesaikan baik-baik,’’ kata Suharso.
Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menuturkan, perbaikan data kepengurusan yang disampaikan PPP hanya bersifat pemberitahuan. Proses formalnya baru bisa dilakukan pada masa perbaikan. Sesuai dengan jadwal, perbaikan akan berlangsung pada 15–28 September 2022. ’’Jadi, (nanti) akses sipol dibuka kembali selama 14 hari,’’ ungkapnya. (far/lyn/c14/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!