JAKARTA - Maraknya kasus pembobolan data menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski belum ada kasus datanya yang bobol, upaya antisipasi tetap dipersiapkan. Komisioner KPU RI mengatakan, salah satu prinsip manajemen pemilu adalah antisipatif. "Pendekatannya bukan reaktif, tapi pendekatan mitigatif," ujarnya ditemui di kantornya.
Untuk itu, menyikapi maraknya kasus kebocoran, upaya preventif tetap dipersiapkan. Yakni dengan meningkatkan keamanan. "Kita akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi kami," ujarnya.
Hal itu, sudah menjadi salah satu program prioritas yang akan dipersiapkan jelang pemilu 2024. Terkait penguatan sistem, Idham menyebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rentang tahapan yang berjalan.
Yang terdekat misalnya, pihaknya tengah mempersiapkan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL). Sistem itu akan memetakan sebaran daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Dalam penggunaan SIDAPIL, keamanan akan diupgrade.
Contoh lainnya, juga akan digunakannya Sistem Informasi Pencalonan atau SILON pada awal tahun nanti. Penggunaan SILON juga akan mengadopsi sistem teknologi terbaru. Praktik serupa juga akan disiapkan pada Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dan sebagainya.
"Jadi semua aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu kita akan upgrade teknologinya, termasuk keamanan," tuturnya.
Untuk teknisnya, Idham belum bisa menjelaskan. Sebab persoalan teknis akan dibahas tim IT berkoordinasi dengan gugus tugas pengamanan siber yang dibentuk. Di mana dilibatkan Cyber Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Badan Intelejen Negara (BIN).
Dia memastikan, semua sistem yang digunakan akan melalui serangkaian tes dan sertifikasi. Termasuk meminta masukan dari masyarakat. "Kami akan mensertifikasi aplikasi tersebut seperti Sipol tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," terangnya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kasus dugaan kebocoran data pemilih harus menjadi perhatian. Terlebih terhadap data yang terkait kegiatan politik. Pihaknya khawatir, itu bisa menjadi ancaman kelancaran pelaksanaan pemilu. "Kalau dibiarkan suatu waktu, kalau tidak diantisipasi bisa juga jadi mengganggu," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta KPU benar-benar serius untuk terus memperbaharui sistemnya. Bahkan, Komisi II akan mengagendakan pembicaraan dengan seluruh penyelenggara pemilu khusus terkait pengamanan data.
"Kami akan cari waktu mengundang pihak terkait, misalnya BSSN, Menkominfo, mungkin nanti kami koordinasi dengan komosi I. Kemudian tim cyber KPU, Polri," pungkasnya. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!