JAKARTA - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data. Rabu pagi (14/9) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengumumkan pembentukan satgas tersebut. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa pelaku peretasan dengan nama anonim Bjorka telah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.
Identifikasi dilakukan berdasar penelusuran dan penyelidikan yang tengah berjalan. ”Gambaran siapa dan di mananya (Bjorka) itu sudah kami punya alat untuk melacak itu semua,” kata Mahfud. Namun, dia tidak membeberkan secara lebih terperinci. Menurut dia, informasi yang sudah dimiliki oleh BIN dan Polri belum bisa diumumkan kepada publik. Yang jelas, pemerintah bersama aparat penegak hukum tidak tinggal diam.
Sejauh ini, Mahfud menegaskan kembali bahwa Bjorka hanya menyebarluaskan data-data yang bersifat umum. Termasuk yang terkait dengan dokumen surat di Istana. ”Perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol,” jelas dia. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menyatakan, Bjorka bukan peretas yang benar-benar ulung. ”Yang disebut Bjorka itu sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh,” terangnya.
Namun demikian, lanjut Mahfud, kehadiran Bjorka menjadi alarm pengingat bagi semua pihak untuk lebih hati-hati. Bahwa siapapun bisa menjadi sasaran ancaman siber. Selain itu, dia menyampaikan, berdasar hasil identifikasi sejauh ini ada beberapa motif yang diduga mendorong Bjorka beraksi. Mulai motif ekonomi sampai politik. ”Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” kata dia.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Mahfud setelah melaksanakan rapat bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. ”Kami serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini. Tetapi, juga publik atau masyarakat harus tenang,” pinta dia.
Selain menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Senin lalu (12/9), pembentukan Satgas Perlindungan Data dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan. ”Kami membuat Satgas (Perlindungan Data) untuk lebih berhati-hati karena dua hal,” imbuhnya. Pertama terkait dengan kebutuhan membangun sistem yang lebih canggih. Kedua berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Menurut Mahfud, dalam sebulan ke depan RUU tersebut bakal disahkan untuk tingkat dua. Sebab pengesahan tingkat satu sudah selesai. ”Tinggal tingkat dua itu pengesahan (RUU PDP) di paripurna,” imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Menkominfo Johnny G Plate mengingatkan seluruh pengelola sistem elektronik (PSE) di sektor privat atau swasta. Dia berpesan kepada PSE privat betul-betul memastikan keamanan dan sistem datanya masing-masing. ’’Karena itu kewajiban mereka,’’ katanya.
Johnny meminta pengelola sistem elektronik swasta untuk memastikan teknologinya selalu di-update setiap saat. Kemudian mereka juga diminta untuk menjaga tata kelola sistem manajemen yang terus diperbaiki. Selain itu melibatkan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga ahli. ’’Kepada penyelenggara sistem elektronik lingkup privat jangan lengah,’’ tandasnya. Dia juga meminta para penyelenggara sistem elektronik privat selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Supaya bisa memberikan bantuan-bantuan ketika ada dugaan serangan siber. (lum/syn/wan/jpg/far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!