Kebocoran Data Lawas Dijual Kembali, Data Pemilik Kendaraan dan Anggota Polri
JAKARTA—Isu kebocoran data terus mengemuka. Kamis (22/9), kembali muncul dugaan kebocoran data pemilik kendaraan bermotor sekaligus data anggota Polri bidang reserse. Data tersebut dijual di forum internet Breached.to. Setelah ditelusuri diduga data yang dijual merupakan data kebocoran yang sudah lama terjadi.
Pantauan Jawa Pos, akun bernama Oke memberikan pemberitahuan penjualan data 36 juta pemilik kendaraan bermotor. Dalam data tersebut terdapat identitas pemilik kendaraan bermotor yang diklaim sejak 2000 hingga 2021. ”Menjual data mobil Indonesia mulai 2021. Data ini berisi informasi semua catatan STNK di Indonesia,” tulis akun bernama Oke tersebut.
Data tersebut diklaim mencatat nama lengkap pemilik kendaraan, alamat, jenis kendaraan, bahkan rangka nomor kendaraan. Oke dalam situs itu mengklaim sebagai orang pertama yang memiliki data tersebut. Data sampelnya diunggah sejak 1 September lalu dan tampak ada beberapa orang yang tertarik untuk membelinya.
Selain data pemilik kendaraan, akun bernama Meki juga memperjualbelikan data identitas anggota Polri. Pemberitahuan penjualan data anggota Polri itu diunggah sejak Rabu (21/9). Jumlah datanya disebutkan mencapai 26 juta.
Namun, setelah ditelusuri diduga kebocoran data pemilik kendaraan dan identitas anggota Polri tersebut merupakan kebocoran data lawas. Untuk data pemilik kendaraan pada Februari 2022, sudah ada akun bernama Eslebe hitler yang menjual 52 juta data kendaraan di situs Raid Forum. Data yang dijual tersebut disebutkan berasal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) oleh akun tersebut.
Untuk data anggota Polri dipastikan bahwa data tersebut lawas. Sebab, dalam sampel data tersebut menyebutkan salah satu nama pejabat yang telah lama pensiun. Namun, masih disebut menjabat dalam data tersebut. Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah menuturkan bahwa Polri mendalami dugaan kebocoran data tersebut. ”Direktorat Tindak Pidana Siber yang akan mendalaminya,” paparnya.
Di tengah maraknya kebocoran data UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai tidak akan memberikan banyak dampak terhadap keamanan siber. Sebab, sanksi terhadap lembaga publik yang masih lemah.
Dalam Pasal 57 ayat 2 disebutkan bahwa lembaga publik hanya akan dikenai sanksi administrasi saat melanggar. Namun, untuk sector private tidak hanya sanksi administrasi, namun juga denda hingga 2 persen pendapatan tahunan. ”Dampaknya kurang,” terang Pakar Penyadapan dan Keamanan Siber Pratama D Pershada. (idr/jpg/far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!