JAKARTA – Persoalan terkait guru di Indonesia seolah tak ada habisnya. Baru-baru ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum terima gaji berbulan-bulan. Uniknya, mereka bukan mendatangi pemerintah atau DPR, tapi Hotman Paris Hutapea.
Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, langkah tersebut diambil lantaran para guru sudah tak memiliki cara lain untuk memperoleh haknya. Apalagi, mereka telah melapor ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Komisi X, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) namun tak ada feedback.
"Alhasil mereka mencari cara alternatif, semoga jadi atensi. Walaupun tidak ada jaminan bisa langsung terselesaikan," ujarnya, Rabu (28/9).
Kejadian ini, kata dia, harus jadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebab, kondisi ini merupakan bentuk kedzoliman bagi mereka yang sudah menunaikan kewajibannya. "Ini sangatlah tidak adil. Mereka sudah tidak digaji 10 bulan. Tidak ada alasan yang bisa diterima oleh akal sehat dan hati nurani," ingkapnya.
Mirisnya lagi, lanjut dia, para guru ini sejatinya merupakan guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi menjadi guru honorer dengan gaji yang sangat kecil. Lalu dijanjikan hidup lebih layak dengan menjadi PPPK, namun nyatanya gaji tak dibayarkan berbulan-bulan. Bahkan membuat para guru terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan keluarganya.
"Jadi saya rasa ini pemerintah kota patut diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri karena abai terhadap tanggung jawab mereka," tegasnya.
Di sisi lain, Satriwan menilai, kondisi ini menjadi salah satu tanda jika proses rekrutmen guru PPPK, mulai tahap 1 hingga 2 sangat bermasalah. Terlihat dari koordinasi yang buruk antara pemerintah daerah dengan pusat. Soal gaji misalnya. Pemerintah pusat telah mengalokasikan gaji PPPK melalui dana alokasi umum namun di lapangan, banyak daerah yang tidak mengalokasikannya. "Nah ini tidak hanya terjadi di Bandar Lampung, tapi juga terjadi di Kabupaten Serang. Jadi saya rasa, daerah-daerah memang tidak memiliki tanggung jawab kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan guru," keluhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menyebut, para PPPK guru memilih datang ke Kopi Johny bukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun DPR lantaran lelah. Sehingga, mereka mencari bantuan dari tempat lain. ”Guru-guru PPPK ke Kopi Johny berharap dukungan Hotman Paris. Itu pengacara lho, bukan menteri. Mas Nadiem ke mana,” katanya.
Kondisi ini, dinilainya, kontradiktif dengan program pengangkatan satu juta guru PPPK yang digembar-gemborkan Mendikbudristek. Padahal nyatanya, banyak persoalan terkait PPPK guru termasuk gaji yang menunggak berbulan-bulan.
Senada, Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru juga menyayangkan kondisi tersebut. Ia mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk bertindak cepat. Mengingat, gaji mereka belum dibayarkan sejak Desember 2021 lalu. ”Mereka mengeluhkan 9 bulan terakhir ini belum mendapatkan gajinya sama sekali. Jadi tolong ada action cepat dari pak menteri,” tegasnya.
Selain itu, Kemendikbudristek juga didesak untuk segera memproses pengangkatan guru honorer sesuai janji Mendikbudristek sebelumnya. Apalagi, dari seleksi PPPK guru sebelum-sebelumnya, banyak guru honorer yang tidak lolos. Bahkan, mirisnya lagi, pemerintah daerah (pemda) tak memaksimalkan pengajuan formasi PPPK guru untuk wilayahnya. Jumlah formasi yang diajukan jauh dari kebutuhan riil di daerahnya.
”Aksi cepat yang dilakukan oleh Kemendikbudristek akan sangat berarti bagi para guru honorer dan PPPK. Bukan hanya untuk memenuhi hak mereka, namun juga menunjukkan rasa kepedulian kepada para pengajar tersebut,” paparnya.
Sebagai informasi, sebanyak 1.166 guru honorer dan PPPK mendatangi Hotman untuk meminta bantuan. Mereka mengeluh belum mendapatkan gaji. Sebelum ke sana, para guru ini pun mengaku telah melayangkan surat ke Komisi X DPR RI, Kemendikbudristek, serta Pemerintah Bandar Lampung. Mirisnya, tuntutan mereka tidak digubris. (mia/jpg/far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!