JAKARTA - Desakan untuk membatalkan pencopotan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terus disuarakan publik. Pasalnya, keputusan yang diambil DPR dinilai menabrak ketentuan Undang-undang 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
Kemarin (4/10), sejumlah organisasi masyarakat sipil mendatangi Gedung MK di Jakarta. Antara lain Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesian Corruption Watch (ICW), Lingkar Madani Indonesia, Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif dan lain-lain.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, tindakan DPR sangat memprihatinkan. Sebagai lembaga yang memproduksi legislasi, seharusnya DPR memahami proses yang benar dalam mengganti hakim MK. ''Proses yang dilakukan oleh DPR terkait dengan hakim Aswanto ini tidak mengikuti apa yang mereka sudah putuskan dalam undang-undang,'' ujarnya.
Sebagaimana ketentuan UU MK yang baru, masa jabatan hakim MK berlangsung hingga usia 70 tahun. Dengan ukuran tersebut, semestinya Aswanto baru menghabiskan masa jabatan pada 2029.
Yang terjadi sekarang, DPR justru melakukan pencopotan dengan alasan politis. Formappi juga menyoroti pernyataan Ketua Komisi III Bambang Wuryanto yang mengakui alasan pencopotan Aswanto karena tidak komitmen mengawal produk UU yang dihasilkan DPR.
''Ini lebih terlihat upaya DPR untuk menunjukkan kekuasaannya bahwa dia bisa melakukan apapun untuk pejabat-pejabat yang diduga tidak mengikuti apa yang diinginkan DPR,'' jelasnya.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menambahkan, keputusan mencopot hakim konstitusi dengan melanggar UU sangat beebahaya. Sebab itu sama dengan meruntuhkan sistem ketatanegaraan yang selama ini dibangun. ''Ini adalah sebuah serangan ataupun sebuah kendala terhadap penegakan Demokrasi,'' ujarnya.
Kaka mengingatkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang terus menurun. Nah jika ini dilanjutkan, indeks demokrasi Indonesia akan kian mengarah pada situasi yang negatif.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menambahkan, dengan berbagai pelanggaran tersebut, pihaknya mendesak DPR untuk membatalkan keputusannya. Selain itu, Titi berharap kerja MK tidak diintervensi atau bahkan dipengaruhi dalam menjalankan kewenangannya.
''DPR harus patuh dan tunduk pada Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,'' ujarnya. Lebih lanjut lagi, dia juga mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menindaklanjuti proses penggantian Aswanto yang tidak memiliki dasar hukum. Karena prosesnya dilakukan bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Bambang Wuryanto menjelaskan, digantinya Aswanto sudah berdasarkan hasil evaluasi. Pihaknya menyayangkan sikap Aswanto yang ikut membatalkan sejumlah UU buatan DPR. Bambang berpendapat, sebagai hakim usulan DPR, Aswanto harus berkomitmen dengan kepentingan DPR. (far/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!