JAKARTA – Rancangan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 masih terus dimatangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Targetnya, IKP 2024 bisa dituntaskan pada pengujung tahun ini.
”Kami punya target akhir Desember soft launching IKP 2024 sudah harus diturunkan, harus 2022,” ujar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (9/10).
IKP, lanjut Lolly, memiliki peran krusial. Sebab, data IKP bisa menjadi tolok ukur dalam mengantisipasi dan memitigasi kerawanan pemilu. IKP itu perlu disampaikan sebelum peserta pemilu ditetapkan.
Melihat sisa waktu yang ada, Lolly menuturkan, Bawaslu tidak memiliki banyak waktu. Meski demikian, dia memastikan bahwa kualitas IKP 2024 tidak boleh menurun dari IKP sebelumnya. ”Waktu yang terbatas tidak boleh menurunkan kualitas IKP,” imbuhnya.
Lolly menjelaskan, IKP penting untuk disampaikan tepat waktu. Jika terlambat disampaikan, IKP tidak lagi dibutuhkan penyelenggara maupun pemangku kepentingan yang akan ikut mempersiapkan Pemilu 2024.
Sebab, selain digunakan internal pengawas, IKP menjadi bahan mitigasi instansi lainnya. ”Pihak eksternal bisa membaca kerawanan pemilu maupun pemilihan di 2024,” ucapnya. Atas dasar itu, Lolly sudah meminta jajaran Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota untuk responsif serta aktif dalam membantu proses pengumpulan data. Jangan sampai ada jajaran yang justru menghambat.
Mengingat IKP akan dipetakan secara nasional, semua daerah tidak boleh luput. ”Kami akan kawal saat proses pengambilan, pengumpulan, dan analisis data agar tidak ada lagi provinsi yang tidak kooperatif,” tegas Lolly.
Dalam pemetaan IKP, ada sejumlah dimensi aspek kerawanan yang menjadi fokus. Antara lain keamanan, penyelenggara, relasi kuasa politik lokal, pencalonan dan kontestasi, hingga partisipasi politik. Saat ini, lanjut Lolly, proses analisis dan pengumpulan data masih berlangsung. (far/c9/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!