Tiga Tahun Jokowi-Ma’ruf, KontraS Soroti Demokrasi dan Kinerja Polri

Hal itu tercermin dalam laporan dan catatan evaluasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang dirilis bertepatan dengan tiga tahun Jokowi-Ma’ruf, (20/10). Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyatakan, sempitnya kebebasan sipil ditunjukkan dengan penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Aturan itu dinilai menjadi alat kriminalisasi masyarakat sipil yang vokal menyuarakan pendapatnya di ruang digital. 

Kondisi itu diperparah dengan wacana tiga periode jabatan presiden dan perpanjangan masa jabatan yang dimotori kalangan elit. Tak hanya itu, terjadi sikap represif aparat dalam menangani aksi damai menyampaikan pendapat di ruang terbuka. 

Yang terbaru tentu Tragedi Kanjuruhan. Dimana sebanyak 133 suporter Arema FC meninggal akibat tembakan senjata gas air mata aparat. ’’Perbaikan (Polri) sejauh ini hanya menyoroti citra semata, bukan kinerja,’’ kata Fatia kepada Jawa Pos. 

Terpisah, Wakil Presiden menyampaikan pernyataan khusus terkait tiga tahun kepemimpinan bersama Jokowi. Menurut Ma’ruf, pemerintah saat ini sudah berusaha mewujudkan apa yang menjadi program dan cita-cita selama kampanye.

 Ma’ruf mengatakan masa pemerintahan Jokowi dengan dirinya praktis hanya memiliki waktu normal tiga bulan saja. ’’(Selanjutnya) seluruhnya itu pandemi (Covid-19),’’ jelasnya. Untuk itu, kata Ma’ruf, fokus kinerja pemerintah adalah menjaga supaya pandemi tidak sampai menghancurkan Indonesia. 

Ma’ruf mengatakan, seperti sudah disampaikan Presiden, saat ini banyak negara yang sudah menjadi pasien IMF. Ada juga negara-negara lain yang antre meminta bantuan. Dia bersyukur bahwa Indonesia tidak masuk dalam kelompok negara-negara pasien tersebut. ’’Itu salah satu prestasi besar,’’ katanya. (tyo/wan/bay)